Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengingatkan pemerintah perlu memiliki langkah antisipatif apabila Indonesia menghadapi skenario terburuk pandemi Covid-19.

Menurut dia, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah yaitu soal hulu dan hilir. Ia memulainya dari hilir perihal penanganan kesiapan tenaga kesehatan dan pelayanan.

"Dua hal yang harus dilakukan. Satu mempersiapkan di hilir artinya persiapan tenaga kesehatan, dan pelayanan kesehatannya itu harus disiapkan," kata Miko saat dihubungi Kompas.com, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Tertinggi Selama Pandemi, 387 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

Kemudian, untuk di hulu, pemerintah perlu memenuhi segala upaya penanggulangan Covid-19 seperti melakukan beberapa insentif bagi mereka yang terdampak.

Selain itu, segala upaya untuk memutus mata rantai seperti program 3T yaitu testing, tracing, dan treatment perlu ditegakkan.

Lalu, pemerintah juga perlu untuk memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau beberapa istilah lain yang digunakan untuk membatasi kegiatan masyarakat.

"PSBB itu harus ketat. Jadi enggak boleh ecek-ecek (tak serius). Kalau ecek-ecek ya tidak akan terpenuhi hulunya. Menurut saya, PSBB ini minimal harus sedang atau berat. Itu yang harus dilakukan," ujar dia.

Baca juga: Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Di sisi lain, ia juga mengusulkan satu hal di mana pemerintah perlu memiliki terminologi darurat bencana. Hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat, agar tidak lagi abai terhadap protokol kesehatan.

Terminologi ini, kata dia, sama seperti halnya ketika situasi bencana banjir yaitu ada darurat 1 hingga darurat berikutnya.

"Jadi dikatakan bencana wabah ini dalam kondisi darurat. Kemudian darurat 1, 2 dan 3 seperti banjir kan ada darurat-daruratnya. Nah ini bencana nonalam sudah darurat 1, harusnya ada terminologi itu," ucap dia.

Baca juga: Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta, Anggota DPR: Penanganan Pandemi dari Hulu ke Hilir Masih Berantakan

Selain itu, ia juga menekankan agar pemerintah lebih tegas lagi ke masyarakat jika masih ada yang tidak taat protokol kesehatan.

Caranya adalah dengan menggelandang masyarakat yang tak patuh menerapkan protokol kesehatan ke ruang isolasi Covid-19.

"Kemudian kalau tidak ada masyarakat yang enggak pakai masker mending enggak usah didenda saja, mending langsung masukkan ruang isolasi saja biar pada takut," ucap dia,

"Jadi dalam keadaan darurat begitu enggak pakai masker, silakan digelandang ke ruang isolasi. Apakah kemudian mau diisolasi dua hari atau tiga hari ya itu urusan belakangan, kalau dalam keadaan darurat harusnya gitu," tutur Miko.