Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

Kompas.com - 27/01/2021, 17:58 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 masih tinggi.

Hal itu, kata dia, terlihat dari beragam komunikasi di media sosial dan juga hasil temuan sejumlah lembaga survei.

Sementara itu, menurut Tulus, ketidakpercayaan masyarakat kepada vaksin tersebut disebabkan oleh kurang baiknya komunikasi publik pemerintah.

“Apalagi pemerintah di level pejabat publik sering pernyataan-pernyataannya berbeda-beda, antara pejabat A dengan pejabat B berbeda dan segala macam,” kata Tulus dalam acara Media Group News Summit Indonesia 2021, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Ahli: Meski Ada Vaksin Covid-19, Tak Mungkin Herd Imunity Tercapai Setahun

Buruknya komunikasi publik, lanjut Tulus, berdampak juga pada kemunculan berbagai hoaks di sektor kesehatan yang juga signifikan.

Hoaks itu, kata dia, sangat serius mempengaruhi opini publik bukan hanya terkait dengan ketidakpercayaan terhadap vaksin, namun juga ketidakpercayaan kepada virus korona yang juga masih tinggi.

“Mengapa itu terjadi? Ya karena komunikasi publik menurut saya berantakan, kemudian hantaman hoaks kesehatan,” ucap Tulus.

Lebih lanjut, Tulus menuturkan, ketidakseriusan pemerintah melakukan pengendalian pandemi terlihat sejak awal adanya Covid-19.

Baca juga: Hoaks Vaksin Covid-19 Hancurkan Rakyat Indonesia dalam 4 Bulan, Bermula Komentar di Facebook, Pelaku Ditangkap

Pemerintah, kata Tulus, terjebak pada pusaran kepentingan ekonomi dan juga sektor kesehatan di sisi yang lainnya.

“Awal-awalnya kan Pak Presiden Jokowi lebih cenderung kepada sektor ekonomi bukan sektor kesehatan, baru kali ini kembali ke sektor kesehatan,” kata Tulus.

“Menurut saya pemerintah di tiga bulan pertama kehilangan golden moment untuk pengendalian itu, dan akhirnya ekonomi tidak tercapai, minus, dan juga pandemi semakin eskalatif,” ucap dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyebut, dalam setahun terakhir seluruh negara di dunia mengalami masa sulit akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Bekerja Cepat Dapatkan Ratusan Juta Dosis Vaksin Covid-19

Terjadi krisis dalam bidang kesehatan dan ekonomi, termasuk di Indonesia. Ia pun meminta agar krisis ini ditangani dan diselesaikan secara bersamaan.

"Krisis kesehatan dan krisis ekonomi harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan," kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara Media Group News Summit Indonesia 2021 secara daring, Rabu (27/1/2021).

Jokowi mengatakan, upaya "gas dan rem" antara sektor kesehatan dan ekonomi harus dijalankan secara tepat.

Meski tak mudah, ia menekankan bahwa pemulihan kedua bidang sama pentingnya.

"Ini hal yang tidak mudah, sangat tidak mudah, penanganan kesehatan dan ekonomi sama-sama pentingnya, sama-sama strategisnya," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com