Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LIVE STREAMING: Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Kompas.com - 27/01/2021, 08:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fitria Chusna Farisa,
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jadwal vaksinasi Covid-19 untuk Presiden Joko Widodo akan berlangsung hari ini, Rabu (27/1/2021) pagi.

Rencananya, penyuntikan vaksin ampul kedua kepada Presiden Jokowi akan dilakukan di Istana Kepresidenan pukul 08.30 WIB.

"Rencananya Bapak Presiden akan menerima vaksin tahap kedua besok Rabu (27/1), sesuai jadwal yang telah ditentukan," kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (26/1/2021).

Sama seperti vaksinasi dosis pertama, penyuntikan vaksin dosis kedua akan disiarkan secara langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Dengan demikian, proses vaksinasi dapat disaksikan masyarakat luas.

Ikuti vaksinasi terhadap Jokowi dalam link live streaming berikut ini:

Vaksinasi kepada Jokowi akan dilakukan oleh tim dokter kepresidenan. Mereka akan dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Presiden Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua Pagi ini

Heru menyampaikan, vaksin Covid-19 yang diproduksi Coronavac yang diproduksi Sinovac Biontech membutuhkan dua kali penyuntikan, masing-masing sebanyak 0,5 mililiter dengan jarak waktu 14 hari.

Adapun Jokowi menerima suntikan vaksin pertama pada 13 Januari 2021. Ia menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com