Wapres Minta DSN-MUI Aktif Dorong Ekonomi dan Keuangan Syariah Tanah Air

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) lebih aktif mendorong ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat menghadiri Rapat Pleno ke-52 DSN-MUI secara virtual, Selasa (26/1).

"Saya mengharapkan DSN-MUI dapat berperan lebih aktif dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," kata Ma'ruf.

Ma'ruf berharap DSN-MUI dapat bersinergi lebih intensif dengan berbagai pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah.

Baca juga: Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Perlu Kerja Sama dengan Manajer Investasi

Antara lain seperti dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI), atau asosiasi lembaga keuangan dan bisnis syariah.

"Sinergi tersebut diperlukan untuk mempercepat terwujudnya cita-cita menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar perekonomian nasional kita," ujar Ma'ruf.

Apalagi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah pun mengeluarkan beberapa program.

Agar program-program tersebut dapat berjalan optimal, dukungan dari seluruh stakeholder termasuk DSN-MUI pun dibutuhkan.

Baca juga: Wapres Berharap Penjenamaan Ekonomi Syariah Dapat Tingkatkan Pengetahuan Masyarakat

"Program pemerintah fokus di empat sektor yakni pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah," kata dia.

Dalam pengembangan industri produk halal, pemerintah melalui KNEKS melakukan penguatan ekosistem seperti pengembangan Kawasan industri halal (KIH), layanan sertifikasi halal satu atap (one stop services).

Kemudian dukungan ketersediaan bahan baku dan fasilitasi ekspor, dan penguatan dukungan pemasaran ke pasar global sebagai bagian dari rantai nilai produk halal global (Global Halal Value Chain).

Di bidang industri keuangan syariah, pemerintah juga melakukan merger bank-bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Baca juga: Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Paling baru, pemerintah juga melakukan pengembangan bidang dana sosial syariah dengan meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU).

Sementara di bidang usaha syariah, pemerintah memperbanyak para pelaku usaha syariah melalui pusat-pusat inkubasi di berbagai daerah.

"Saya harap berbagai program yang sedang disiapkan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu diserap oleh DSN-MUI untuk menjadi bahan perumusan program kerja," ucap dia.