Kemendagri Minta Pemda Dukung Vaksinasi Covid-19 lewat Alokasi Anggaran

Kompas.com - 22/01/2021, 18:03 WIB
Petugas medis (kanan) menyuntikan vaksin ke seorang tenaga kesehatan (kiri) saat simulasi pemberian vaksin COVID-19 di RSIA Tambak, Jakarta, Rabu (13/10/2021). Simulasi tersebut digelar sebagai persiapan penyuntikan vaksinasi COVID-19 tahap pertama untuk tenaga kesehatan di Jakarta yang rencananya akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta pada 15 Januari mendatang. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarPetugas medis (kanan) menyuntikan vaksin ke seorang tenaga kesehatan (kiri) saat simulasi pemberian vaksin COVID-19 di RSIA Tambak, Jakarta, Rabu (13/10/2021). Simulasi tersebut digelar sebagai persiapan penyuntikan vaksinasi COVID-19 tahap pertama untuk tenaga kesehatan di Jakarta yang rencananya akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta pada 15 Januari mendatang. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Muhammad Hudori mengatakan kepala daerah memiliki peran penting dalam menyukseskan program vaksinasi Covid-19.

Menurut Hudori, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri & Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ & Nomor 117/KMK.07/2020 berfokus pada aspek kesehatan.

" Kepala daerah memiliki peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, terutama melalui penyediaan anggaran dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah masing-masing," kata Hudori dikutip dari laman resmi Kemendagri, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Menkes: Belum Ada Contoh Vaksinasi Tuntaskan Pandemi Covid-19, Tetap Disiplin!

Hudori mengatakan, dalam pelaksanaan vaksinasi, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota juga dapat memberikan dukungan dalam hal penyediaan tenaga kesehatan.

Kemudian tempat vaksinasi, logistik atau transportasi, gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk buffer persediaan atau stock piling, keamanan, dan sosialisasi dan menggerakkan masyarakat.

Pemerintah daerah juga diharapkan dapat melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19 bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Jadi penanganan Covid-19 itu saya ingin garis bawahi kepada teman-teman sekda, ini tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi tetapi juga harus dilakukan secara bersama-sama, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya.

Hudori juga menekankan agar pemerintah daerah terus mengoptimalkan penanganan Covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Diharapkan juga Pemda mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 agar akuntabel dan tepat sasaran," ucap dia.

Adapun program vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah dimulai sejak Rabu (13/1/2021). Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin. Proses vaksinasi pun kini berlanjut ke berbagai provinsi di Tanah Air.

Baca juga: 9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Jokowi mengaku telah meminta agar vaksinasi dipercepat dan selesai dalam waktu satu tahun.

"Saya juga telah memerintahkan agar proses vaksinasi pada kurang lebih 181,5 juta rakyat Indonesia bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2021 ini," kata Jokowi saat membuka acara pertemuan industri jasa keuangan 2021, Jumat (15/1/2021).

Jokowi mengatakan, pada 13 Januari lalu dirinya tak seorang diri menerima vaksinasi. Ada sejumlah pihak yang ikut berpartisipasi, mulai dari kalangan pejabat, tokoh agama, hingga pedagang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Nasional
Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Nasional
Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Nasional
Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Nasional
Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Nasional
Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Nasional
Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Nasional
Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Nasional
Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
Rakor dengan KPK, Menag: Jual Beli Jabatan di Kemenag Kita Haramkan

Rakor dengan KPK, Menag: Jual Beli Jabatan di Kemenag Kita Haramkan

Nasional
Kemenhub Bakal Pasang 100 Alat Pendeteksi Gempa Bumi dan Tsunami pada 2021

Kemenhub Bakal Pasang 100 Alat Pendeteksi Gempa Bumi dan Tsunami pada 2021

Nasional
Diplomasi Maritim Indonesia: Dari Kondisi Alam Menuju Prestasi

Diplomasi Maritim Indonesia: Dari Kondisi Alam Menuju Prestasi

Nasional
Polri Tetapkan 6 Laskar FPI yang Tewas Jadi Tersangka, Berkas Segera Dilimpahkan

Polri Tetapkan 6 Laskar FPI yang Tewas Jadi Tersangka, Berkas Segera Dilimpahkan

Nasional
Kartu Prakerja Calon Pengantin Diharapkan Jadi Solusi Cegah Keluarga Miskin Baru

Kartu Prakerja Calon Pengantin Diharapkan Jadi Solusi Cegah Keluarga Miskin Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X