Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Menkes Sering Dapat Keluhan soal Data Kapasitas Rumah Sakit

Kompas.com - 13/01/2021, 14:13 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sering menerima keluhan mengenai data kapasitas rumah sakit yang selalu terlihat penuh.

Hal itu ia sampaikan dalam acara penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19, Selasa (12/1/2021).

"Mulai dari tante saya, teman saya, sampai anggota DPR yang terhormat, ada juga dari fraksi partainya Bapak (Johnny G Plate) komplain. Karena bilang enggak pernah tahu (mana rumah sakit yang penuh dan tidak)," kata Budi.

Baca juga: Menkes Bingung Data Tenaga Kesehatan Penerima Vaksin Covid-19 Berubah-ubah

Budi mengatakan, banyak pihak yang mencari tahu tentang ketersediaan rumah sakit dengan cara menelepon langsung salah satu Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian Kesehatan.

Ia pun tengah berusaha memperbaiki kekurangan itu dan membuat Dirjen tersebut tidak selalu ditelpon dan ditanya mengenai jumlah kapasitas rumah sakit.

"Karena kalau dilihat di screen, segala macam, enggak pernah dapat. Kalau telepon (Dirjen) Prof Kadir selalu dapat. Jadi temen-temen DPR tahu bahwa IT-nya Kementerian Kesehatan adalah di Prof Kadir," ujar dia.

Baca juga: Menkes: Varian Baru Covid-19 ibarat Teroris, Kemenkes Intelijennya

Budi mengatakan, Kementerian Kesehatan masih memerlukan bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika agar bisa dengan mudah menerima data-data yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi.

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika pun sudah melakukan penandatangan SKB Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19.

"Keputusan bersama Menkes dan Menteri Komunikasi dan Informatika ini bertujuan agar pelaksanaan vaksinasi covid 19 didukung oleh suatu sistem informasi yang andal," kata Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi, Selasa (12/1/2021).

"Dan dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Baca juga: Menkes-Menkominfo Tanda Tangani SKB Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19

Oscar mengatakan, sistem infomasi satu data ini terwujud berkat kerja sama dengan semua pihak. Penyusunan SKB ini juga dirapatkan dengan beberapa stakeholder lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, PT Telkom Indonesia, PT Biofarma, dan pemangku kepentingan lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com