Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Menkes yang Dapat Banyak Pertanyaan dari CEO dan Konglomerat soal Vaksinasi Mandiri

Kompas.com - 21/01/2021, 14:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ia mendapat banyak pertanyaan dari para CEO dan konglomerat soal vaksinasi mandiri Covid-19 di Indonesia. 

"Saya terima banyak WhatsApp massage (pesan WhatsApp) dari teman-teman CEO dan konglomerat yang dulu menjadi nasabah saya yakni mengenai vaksinssi mandiri," tutur Budi membuka ceritanya dalam acara 11th Kompas 100CEO Forum 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (21/1/2021).

Baca juga: Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Menanggapi berbagai pertanyaan itu, dia pun menegaskan bahwa secara umum, program vaksinasi Covid-19 tidak hanya bertujuan melindungi diri sendiri.

Vaksin, kata Budi, disuntikkan untuk membangun herd immunity atau kekebalan komunitas.

"Jadi ini bukan produk individu tapi ini produk yang sangat sosialis. Vaksin itu bukan hanya untuk melindungi kita, tetapi ini untuk lindungi keluarga kita, tetangga kita, seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia di seluruh dunia," papar Budi.

"Sehebat dan sekaya apa pun negara kalau dia bisa beli vaksin untuk negara dia, tetapi jika orang-orang lain di sekitar negara dia tidak divaksin dan tidak dia bantu pikirkan, ingat kan pergerakan manusia itu pasti ada," kata Budi lagi.

Oleh karena itu, menurut dia, penularan Covid-19 tetap bisa terjadi jika vaksinasi tidak dilakukan dengan tepat di setiap negara.

Berbeda jika setiap negara melarang warganya bepergian ke luar negeri.

"Jadi Bapak, Ibu tolong bantu ditularkan pemahaman bahwa vaksin tujuannya bukan untuk lindungi diri kita pribadi, tetapi ini untuk semuanya," ucap Budi.

"Ini program yang sangat sosialis bukan individualis. Jadi appproach seperti itu masih kita gunakan dalam program vaksinasi Covid-19," kata dia.

Baca juga: Erick Thohir: Kita Tak Bisa Menutup Mata, Vaksinasi Mandiri Juga Diperlukan

Oleh karena itu, menurut dia, vaksin gratis yang sudah diprogramkan oleh pemerintah harus dijamin tersalurkan kepada seluruh Indonesia.

Apabila dari kalangan CEO dan konglomerat ingin membantu dengan adanya vaksinasi mandiri, pemerintah memperbolehkannya asal dengan memahami tiga hal. 

Pertama, vaksinasi Covid-19 adalah untuk seluruh rakyat sehingga tidak boleh hanya untuk satu kelompok saja.

Baca juga: Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri yang Semakin Menguat

Kedua, vaksin ini harus diberikan semerata mungkin untuk semua macam golongan. Jangan sampai kelihatan satu golongan tertentu bisa mendapatkan akses lebih dulu.

"Saya yakin para CEO ingin dapat akses lebih dulu dan anda mampu untuk dapat itu. Tapi tolong pikirkan seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak ada gunanya juga kita disuntik dan yang lain tidak," kata Budi.

Ketiga, Budi meminta agar dipastikan terlebih dulu vaksin untuk masyarakat diberikan secara gratis sebagai hak warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com