Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

JAKARTA, KOMPAS.com - Laju kasus harian Covid-19 di Tanah Air hingga kini masih sulit dibendung.

Pada Rabu (20/1/2021), penambahan kasus mencapai 12.568 sehingga total menjadi 939.948, terhitung sejak kali pertama diumumkan kasus perdana pada 2 Maret 2020.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, positivity rate atau tingkat penularan Covid-19 16,6 persen per Rabu kemarin.

Sementara itu, angka kesembuhan pada hari yang sama bertambah 9.755. Penambahan ini membuat total jumlah kesembuhan pasien Covid-19 mencapai 763.703.

Penambahan pasien sembuh dalam satu hari itu merupakan angka yang tertinggi selama pandemi melanda Tanah Air.

Rekor sebelumnya tercatat pada Senin (18/1/2021), dengan penambahan 9.475 pasien sembuh dan pada Minggu (17/1/2021), yaitu sebanyak 9.102 orang.

Baca juga: UPDATE 20 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 149.388

Selain itu, sebanyak 267 orang tutup usia karena Covid-19, sehingga total jumlah kasus kematian menembus 26.857.

Secara kumulatif, pemerintah sudah memeriksa 8.492.766 spesimen dari 5.675.028 orang yang diperiksa.

Adapun paparan Covid-19 di Tanah Air telah menyebar di 510 kota dan kabupaten dari 34 provinsi.

Perbaiki penanganan

Sementara itu, kinerja pemerintah daerah tengah mendapat sorotan di tengah tingginya kasus harian Covid-19 yang melanda di berbagai daerah di Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan secara tegas meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja demi menekan laju penyebaran Covid-19, terutama daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Sehingga segera cepat berhasil menurunkan angka indikator dan menaikkan beberapa indikator," kata Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kemendagri Syafrizal, dalam acara Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ yang disiarkan secara daring, Rabu (20/1/2021).

Adapun PPKM berlaku sejak 11-25 Januari 2021 yang ditujukan untuk menekan laju penularan Covid-19 diterapkan di sejumlah daerah.

Baca juga: Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

PPKM merupakan langkah yang sama seperti Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) untuk menekan laju penularan Covid-19.

Hanya saja, beberapa hal masih diperbolehkan dalam PPKM seperti aktivitas jasa di restoran yang dibatasi maksimal 25 persen pengunjung beserta jam malamnya.

Kendati demikian, selama sepekan penerapan PPKM, sejumlah indikator penanganan Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Hal tersebut menandakan pemberlakuan PPKM belum membuahkan hasil dalam menekan laju penularan Covid-19.

Untuk itu, pemerintah berencana akan melanjutkan pelaksanaan PPKM Jawa-Bali.

"Hasil rapat kabinet terbatas kemarin sore akan diperpanjang untuk dua minggu ke depan setelah tanggal 25 Januari akan diperpanjang kembali dua minggu ke depan sampai dengan angka menunjukkan penurunan atau pelandaian," kata Syafrizal.

Baca juga: Pemerintah Akan Perpanjang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali

Alih koordinasi

Ketika kinerja daerah tengah mendapat sorotan, DKI Jakarta justru mengusulkan supaya pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Alasan di balik usulan ini berkaitan dengan semakin terbebaninya fasilitas kesehatan di ibu kota karena pasien dari luar Jakarta.

Setali tiga uang, apabila pemerintah pusat mengambil alih, diharapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta bisa bertambah dan fasilitas kesehatan di Jakarta kembali memiliki ketersediaan tempat tidur yang baik.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Selasa (19/1/2021).

Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merespons usulan DKI Jakarta secara diplomatis.

Kemenkes hanya berencana akan mengintervensi secara komprehensif penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

Baca juga: Anies Serahkan Koordinasi Penanganan Covid-19 ke Pusat, Ini Kata Kemenkes

"Salah satunya mendorong RS yang masih memiliki potensi untuk bisa menambah ruang perawatan ICU. Kemudian penambahan isolasi terpusat ya," terang Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, Rabu (20/1/2021).

Untuk penanganan Covid-19 daerah Jabodetabek, pemerintah akan bekerja sama dengan RS yang ada di Jabodetabek.

"Masih akan dibahas lebih lanjut ya karena ini akan bersama seluruh pihak, baik satgas penanganan Covid-19 yang melibatkan kementerian/lembaga lainnya," ucap Nadia.