Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menanggapi kritikan sejumlah pihak yang menyebut deforestasi sebagai salah satu pemicu bencana banjir besar di Kalimantan Selatan.

Menurut Moeldoko, penyusutan lahan hutan di Kalimantan tidak berbanding lurus dengan perizinan yang dikeluarkan pemerintah untuk membuka tambang dan perkebunan sawit.

Dia menyebut, Presiden Jokowi justru tidak mengeluarkan izin baru di masa pemerintahannya.

"Saya pikir zamannya Pak Jokowi itu, mungkin kita lihat lah tidak mengeluarkan izin-izin baru. Jadi mungkin perlu kita lihat lebih dalam seberapa banyak sih, izin-izin yang sudah diberikan dalam kepemimpinan beliau?," ujarnya di Gedung Bina Graha, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Banjir Kalsel, Walhi: Presiden Jangan Hanya Salahkan Hujan, Panggil Juga Perusahaan Tambang

"Menurut saya bisa dikatakan sangat kecil. Saya tidak tahu persis ya. Saya akan cari ya. Namun intinya bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi tidak obral dengan izin-izin. Poinnya di situ," lanjutnya menegaskan.

Dia lantas menjelaskan bahwa pemerintah sudah memiliki pemahaman yang cukup terhadap kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan cincin api lingkar Pasifik.

Sehingga, sejumlah instrumen telah disiapkan untuk mengantisipasi bencana alam.

Salah satunya instrumen hukum berupa Perpres Nomor 87 tahun 2020 pada 11 September 2020 yang berisi rencana induk penanggulangan bencana.

"Tapi kenyataannya kok masih ada bencana? Iya, bencana tidak bisa dikendalikan. Tetapi yang paling penting adalah pemerintah telah menyiapkan perangkatnya, instrumennya," tambah Moeldoko.

Sebelumnya, Manager Kampanye Walhi Kalimantan Selatan M Jefri Raharja mengatakan, banjir di Kalsel tahun ini lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Respons Jokowi, Walhi: Banjir Kalsel Awal 2021 Terparah Sejak 2006

Selain faktor curah hujan yang tinggi, masifnya pembukaan lahan yang terjadi secara terus menerus juga turut andil dari bencana ekologi yang terjadi di Kalimantan selama ini.

Data yang dimilikinya, pembukaan lahan terutama untuk perkebunan sawit terjadi secara terus menerus.

Dari tahun ke tahun, luas perkebunan mengalami peningkatan dan mengubah kondisi sekitar.

"Antara 2009 sampai 2011 terjadi peningkatan luas perkebunan sebesar 14 persen dan terus meningkat di tahun berikutnya sebesar 72 persen dalam 5 tahun," ujarnya sebagaimana diberitakan Kompas.com, Jumat (15/1/2021).

"Sedangkan untuk tambang, bukaan lahan meningkat sebesar 13 persen hanya 2 tahun. Luas bukaan tambang pada 2013 ialan 54.238 hektar," imbuhnya lagi.

Pihaknya menyayangkan kondisi hutan di Kalimantan yang kini beralih menjadi lahan perkebunan.

Pembukaan lahan atau perubahan tutupan lahan juga mendorong laju perubahan iklim global.

Baca juga: Menteri LHK Sebut Banjir Kalsel karena Anomali Cuaca, Bukan Susutnya DAS Barito

"Kalimantan yang dulu bangga dengan hutannya, kini hutan itu telah berubah menjadi perkebunan monokultur sawit dan tambang batu bara,” katanya lagi.

Perluasan lahan secara masif dan terus menerus, menurut Jefri memperparah bencana terutama di kondisi cuaca ekstrem.

“Akhirnya juga mempengaruhi dan memperparah kondisi ekstrem cuaca, baik itu di musim kemarau dan musim penghujan,” kata dia.