Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pastikan Tak Ada Cip dalam Vaksin Covid-19, Erick Thohir: Itu Barcode

Kompas.com - 20/01/2021, 15:33 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri BUMN Erick Thohir memastikan bahwa tidak ada cip di dalam pendistribusian 1.2 juta dosis vaksin gratis Covid-19 untuk masyarakat.

Hoaks soal cip tersebut berkaitan dengan barcode pendistribusian yang ada di botol vaksin.

“Jadi bukan vaksin di dalamnya ada cip ke badan kita, tapi ini barcode di botol vaksin,” kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (20/1/2021).

Erick menjelaskan, fungsi dari adanya barcode yakni untuk memperjelas posisi vaksin dalam penomoran yang akan dimasukan ke dalam kotak.

“Jadi kalau di dalam kotak itu ada 10 botol, diambil satu ketahuan,” kata Erick.

Baca juga: Ada Isu Cip Ditanam di Vaksin Covid-19 untuk Lacak Warga, Satgas: Hoaks!

Erick menuturkan, dari botol-botol vaksin yang dimasukkan ke dalam kotak, nantinya kotak tersebut juga kemudian dimasukan ke dalam kotak pendingin yang lebih besar lagi untuk di kirim ke berbagai daerah dengan menggunakan truk.

Selain itu, dengan teknologi tersebut, pengiriman vaksin juga dapat dimonitor lokasi dan temperaturnya.

“Jadi kita tahu berapa jamnya dan termometernya terukur ketika sampai,” kata Erick.

“Setelah terbuka itu juga terdeteksi, oh itu udah diambil. Karena tugasnya kami kan (mengirim) sampai ke gubernur,” ucap dia.

Baca juga: Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Lakukan Sosialisasi Vaksin Covid-19

Lebih lanjut, Erick menyatakan vaksin gratis adalah prioritas pemerintah di samping wacana adanya vaksin mandiri.

Menurut Erick, Presiden Joko Widodo sudah mengambil kebijakan yang luar biasa dengan memberikan vaksin gratis ke masyarakat misalnya ke tenaga kesehatan, TNI–Polri dan rakyat yang membutuhkan.

“Tentu vaksin mandiri bukan prioritas, vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan tetapi kita tidak bisa menutup mata juga vaksin mandiri ini juga diperlukan,” kata dia.

Terkait vaksin mandiri, Erick mengatakan telah melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak termasuk DPR dan Kementerian terkait.

Baca juga: Menag Minta Jemaah Haji 2021 Masuk Prioritas Pemberian Vaksin Covid-19, Ini Alasannya...

Ia mengatakan, jika nantinya ada vaksin mandiri maka ada beberapa catatan dari Komisi VI DPR.

“Satu, vaksinnya berbeda jenis, jadi supaya yang gratis dan mandiri tidak tercampur, jadi merk vaksinnya berbeda,” kata Erick.

“Yang kedua, utamakan vaksin gratis, jadi vaksin gratis harus berjalan, ke depan baru nanti kalau ada yang mandiri setelah itu,” kata dia.

Erick mengungkapkan, sebenarnya dalam surat keputusan (SK) Kementerian Kesehatan sudah ada penjelasan tentang perbedaan vaksin gratis dengan yang mandiri.

“Kami tinggal menerapkan saja vaksin mandiri bisa berjalan atau tidak tetapi dengan catatan-catatan tadi,” kata Erick.

“Kalau memang nanti vaksin mandiri ini ada, ya kami siap melaksanakan,” lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com