Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Isu Cip Ditanam di Vaksin Covid-19 untuk Lacak Warga, Satgas: Hoaks!

Kompas.com - 19/01/2021, 18:27 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito membantah ada cip yang ditanamkan dalam vaksin Covid-19.

Ia menegaskan bahwa kabar penanaman cip dalam vaksin virus corona itu tidak benar atau hoaks.

"Kami melihat adanya isu penanaman cip atau komponen manajemen sistem yang bisa melacak masyarakat yang telah menerima vaksin," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (19/1/2021).

"Pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa berita itu adalah berita bohong atau hoaks. Tidak ada cip di dalam vaksin," kata dia.

Baca juga: Menag Minta Calon Jemaah dan Petugas Haji Diprioritaskan Dapat Vaksin Covid-19

Terkait kode yang disinyalir ada pada vaksin, kata Wiku, itu tertera pada barcode yang menempel di botol cairan vaksin.

Ia memastikan kode tersebut tidak akan menempel pada orang yang disuntik vaksin.

Kegunaan barcode tersebut semata-mata untuk pelacakan distribusi produk vaksin dan sama sekali tak dapat difungsikan untuk melacak keberadaan masyarakat yang telah divaksin.

Wiku memastikan, segala informasi yang diberikan masyarakat kepada pemerintah selama proses vaksinasi terjamin kerahasiaannya dan semata-mata digunakan untuk kepentingan vaksinasi.

Hal ini sudah dijamin dalam Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai administrasi kependudukan.

"Bahwa kementerian atau lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh data pribadi penduduk atau data kependudukan dilarang menggunakan data pribadi penduduk dan atau data kependudukan melampaui batas kewenangannya," ujar dia.

Baca juga: Profil dan Polemik Ribka Tjiptaning, dari Vaksin Covid-19 hingga Ayat Tembakau

Wiku menyebut, dalam situasi pandemi sekarang ini, banyak sekali beredar hoaks yang meresahkan terkait vaksin Covid-19.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi.

Masyarakat yang mendapat berita atau video yang tak jelas tak jelas sumbernya diminta untuk tidak langsung menyebar luaskan, tetapi lebih dulu meneliti isi pemberitaan atau video tersebut.

Wiku mengatakan, masyarkat seharusnya tidak serta merta menyebarkan informasi yang sifatnya memprovokasi, terlebih yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Ingat, bahwa mengaitkan dua hal yang tidak berhubungan adalah sangat berbahaya dan pada akhirnya masyarakat sendiri lah yang akan sangat dirugikan oleh berita-berita tersebut," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Nasional
ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Nasional
ICW Minta Komposisi Pansel KPK Dirombak, Utamakan yang Independen

ICW Minta Komposisi Pansel KPK Dirombak, Utamakan yang Independen

Nasional
Bamsoet Laporkan Kinerja MPR saat Bertemu Try Sutrisno

Bamsoet Laporkan Kinerja MPR saat Bertemu Try Sutrisno

Nasional
TKN Respons Luhut yang Menolak Jadi Menteri tapi Siap Jadi Penasihat Prabowo

TKN Respons Luhut yang Menolak Jadi Menteri tapi Siap Jadi Penasihat Prabowo

Nasional
9,9 Juta Gen Z 'Nganggur', Imam Prasodjo Bicara soal Indonesia Emas 2045

9,9 Juta Gen Z "Nganggur", Imam Prasodjo Bicara soal Indonesia Emas 2045

Nasional
Jokowi Gelar Pertemuan Bilateral dengan Presiden Sri Lanka di Bali

Jokowi Gelar Pertemuan Bilateral dengan Presiden Sri Lanka di Bali

Nasional
Sambangi KSP, ICW Usulkan Puluhan Nama untuk jadi Pansel Capim KPK

Sambangi KSP, ICW Usulkan Puluhan Nama untuk jadi Pansel Capim KPK

Nasional
Dewas KPK Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Besok

Dewas KPK Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Besok

Nasional
Elite PDI-P Sebut Rakernas Tak Bahas Posisi di Pemerintahan Prabowo

Elite PDI-P Sebut Rakernas Tak Bahas Posisi di Pemerintahan Prabowo

Nasional
PKS Beri Sinyal agar Anies Mengalah pada Sudirman Said Terkait Pilkada DKI Jakarta

PKS Beri Sinyal agar Anies Mengalah pada Sudirman Said Terkait Pilkada DKI Jakarta

Nasional
MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

Nasional
KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin dkk ke Negara

KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin dkk ke Negara

Nasional
Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com