Jubir Satgas Soroti Data Covid-19 Telat, Kebijakan Jadi Tak Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyoroti adanya data Covid-19 yang terlambat masuk. Hal ini menyebabkan penumpukan data di beberapa daerah.

Menurut dia, data yang delay tersebut membuat data menjadi tidak realtime. Hal ini berakibat dengan kebijakan yang dikeluarkan menjadi tidak efektif.

"Dengan data yang tidak realtime, maka kebijakan yang dikeluarkan, tidak tepat waktu, sehingga menjadi tidak efektif," kata Wiku dalam keterangan tertulis di situs BNPB, Rabu (20/1/2021).

Wiku juga menerangkan bahwa data yang terlambat membuat tren penambahan kasus positif Covid-19 minggu ini menjadi yang tertinggi.

Baca juga: Satgas: Angka Kematian Covid-19 Naik 37,4 Persen, Jateng Tertinggi

Ia menyebut, tren kenaikan kasus pada minggu ini mencapai 27,5 persen. Selain karena masih terjadinya penularan Covid-19, kata dia, masalah verifikasi data yang terlambat masuk menjadi faktor lain.

"Sehingga menyebabkan penumpukan data di beberapa daerah," ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, ia meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Daerah terus memperbaiki integrasi data Covid-19.

Sehingga dalam pelaporan data ke depannya dapat mengurangi gap atau kekosongan dan delay atau penundaan antara data pusat dan daerah.

Di sisi lain, Wiku juga mengungkapkan perkembangan kasus kematian secara nasional. Meski kenaikannya sempat menurun 1,7 persen pada minggu sebelumnya, minggu ini kembali naik menjadi 37,4 persen.

Baca juga: Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

"Ini adalah perkembangan yang menunjukkan ke arah yang buruk. Pada minggu yang sama, rekor kasus kematian harian tertinggi selama pandemi, yaitu 306 kematian dalam 1 hari, tepatnya pada 13 Januari 2021 lalu," tutur Wiku.

Ada 5 provinsi teratas yang memiliki kenaikan angka kematian di minggu ini yakni Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat.

Jawa Tengah naik 209 dari 220 menjadi 429, DKI Jakarta naik 106 dari 159 menjadi 253, Jawa Barat naik 87 dari 41 menjadi 128, DI Yogyakarta naik 26 dari 37 mennjadi 64, dan Nusa Tenggara Barat naik 18 dari 8 menjadi 26.

"Saya minta 5 provinsi ini, pastikan pelayanan kesehatan sesuai standar, dan angka kesembuhan dapat ditingkatkan serta menekan angka kematian," saran Wiku.