JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto mengatakan, pihaknya setuju dengan wacana pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara mandiri.
Dia menilai, vaksinasi mandiri justru dapat mempercepat target vaksinasi Covid-19 secara nasional.
"Bisa mempercepat cakupan 70 persen penduduk, sehingga IDI mendukung," ujar Slamet saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (19/1/2021).
Baca juga: Menko PMK: Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan meski Vaksinasi Sudah Mulai
Menurut Slamet, apabila waktu yang dibutuhkan pemerintah untuk mencapai 70 persen penduduk yang divaksinasi cukup lama, maka dengan vaksinasi secara mandiri akan membantu memenuhi kuota penduduk yang harus divaksinasi.
Sehingga, target mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) bisa dicapai secepat-cepatnya.
"Jadi semakin cepat selesai (vaksinasi) semakin baik. Misalnya ada 180 juta penduduk yang harus divaksin, jika selesai lebih cepat maka tak perlu booster (penguat) sehingga sudah bisa tercapai herd immunity," tutur Slamet.
Namun, Slamet memberikan saran kepada pemerintah atas wacana vaksinasi mandiri.
Baca juga: IDI Nilai Opsi Vaksin Mandiri Harus Ada Agar Vaksinasi Berjalan Cepat
Dia menyebutkan, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengendalikan harga vaksinasi mandiri.
"Seperti mengendalikan tes antigen/rapid/PCR. Bisa saja bisnis , tapi harus dikendalikan, pemerintah harus menentukan batas atas vaksinasi mandiri," ucap Slamet.
Dikonfirmasi secara terpisah, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan rencana vaksinasi belum final sehingga harus dimatangkan terlebih dahulu.
Dia pun menegaskan, saat ini pemerintah masih fokus kepada pelaksanaan vaksinasi program pemerintah.
"Belum ada pembahasan lebih lanjut. Masih konsentrasi pada pelaksanaan vaksinasi pemerintah," tutur Nadia, Selasa.
Baca juga: Wapres: Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Harus Bijak, Jangan Ada Kesan Memaksa