Wapres: Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Harus Bijak, Jangan Ada Kesan Memaksa

Kompas.com - 18/01/2021, 15:55 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin selaku ketua harian KNEKS dalam acara GIFA Award Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin selaku ketua harian KNEKS dalam acara GIFA Award Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda), dan tokoh masyarakat bijak menyampaikan informasi vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Penyampaian informasi tersebut harus dilakukan dengan bijak agar tidak ada kesan pemaksaan kepada masyarakat.

"Pimpinan kementerian, lembaga, pemda, dan para tokoh masyarakat agar bijak dalam menyampaikan vaksinasi kepada publik sehingga tidak ada kesan paksaan," ujar Ma'ruf saat mencanangkan Gerakan Nasional Pendonor Plasma Konvalesen melalui video konferensi, Senin (18/1/2021).

Baca juga: 24 Nakes Tidak Datang Vaksinasi, Dinkes Pontianak Telusuri Identitas dan Alasannya

Meskipun demikian, kata dia, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi tersebut juga menjadi sangat penting.

Pasalnya, untuk bisa mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) sebesar 70 persen populasi, partisipasi masyarakat untuk ikut divaksin harus tinggi.

Angka vaksinasi 70 persen populasi itu sendiri merupakan target pemerintah Indonesia untuk memutus mata rantai Covid-19 melalui pembentukkan herd immunity.

Bahkan jika merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, kata dia, vaksin Covid-19 merupakan hal wajib karena menyangkut herd immunity.

"Tapi pada saat yang sama, kita masih harus memastikan penegakan disiplin protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta peningkatan upaya 3T (Tracing, Testing, Treatment) agar bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi bisa berhasil," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan perhitungan Menteri Kesehatan, vaksinasi diperkirakan akan selesai dalam waktu 15 bulan.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo pun memberikan arahan agar jajaran pemerintah memastikan seluruh mekanisme, sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan dana operasional pelaksanaan vaksinasi disiapkan dengan matang

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

BrandzView
Satgas Sebut 80.000 Duta Perubahan Perilaku Akan Bantu PPKM Mikro

Satgas Sebut 80.000 Duta Perubahan Perilaku Akan Bantu PPKM Mikro

Nasional
UPDATE 26 Februari: 63.827 Spesimen Diperiksa dalam Sehari Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: 63.827 Spesimen Diperiksa dalam Sehari Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 Februari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 158.408

UPDATE 26 Februari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 158.408

Nasional
UPDATE 26 Februari: Tambah 7.261, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.128.672

UPDATE 26 Februari: Tambah 7.261, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.128.672

Nasional
UPDATE 26 Februari: Tambah 268 Orang, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 35.786

UPDATE 26 Februari: Tambah 268 Orang, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 35.786

Nasional
UPDATE: Bertambah 8.232, Indonesia Kini Catat 1.322.866 Kasus Covid-19

UPDATE: Bertambah 8.232, Indonesia Kini Catat 1.322.866 Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X