Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

Kompas.com - 17/01/2021, 14:20 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memberikan dana stimulan korban gempa di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat.

Pemberian dana stimulan itu diperuntukkan bagi warga yang memiliki rumah dan mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi pada Jumat (15/1/2021) dini hari.

Kepala BNPB Doni Munardo mengatakan, besaran dana stimulan tersebut masing-masing adalah Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan.

Baca juga: Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

“Ini merupakan usulan dari Pemerintah Provinsi Sulbar kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB,” kata Doni, saat berkunjung ke lokasi gempa, Minggu (17/1/2021), dikutip dari siaran pers.

Doni juga telah memastikan bahwa kerusakan rumah warga akibat gempa tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat, provinsi, dan kabupaten.

Ia mengatakan, pemerintah pasti akan memberikan perhatian kepada masyarakat yang menjadi korban, termasuk rumah yang rusak.

Baca juga: BNPB: Banjir dan Longsor di Manado, 500 Jiwa Mengungsi, 5 Orang Tewas

"Nanti menjadi tanggung jawab BNPB bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten,” kata dia.

Doni juga meminta agar masyarakat khususnya di Mamuju, tidak mudah terpengaruh kabar bohong yang beredar terkait gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo.

Peringatan Doni tersebut berkaitan dengan isu yang menyebutkan bahwa pemerintah dalam hal ini BMKG mengharuskan masyarakat keluar dari Mamuju akibat peristiwa gempa tersebut.

Isu lainnya adalah soal informasi hoaks yang menyebutkan akan adanya gempa susulan yang jauh lebih besar dari sebelumnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. Ia memastikan bahwa informasi soal imbauan tersebut tidak benar.

"Pemerintah tidak pernah meminta masyarakat untuk keluar dari Mamuju. Tidak pernah BMKG menyatakan hal seperti itu, yang kami imbau adalah jauhilah bangunan-bangunan yang sudah runtuh,” kata Dwikorita.

“Jauhilah lereng yang rawan longsor dan cukup jauh dari pantai,” lanjut dia.

Baca juga: BNPB Minta Warga Waspadai Lahar Dingin Pasca-letusan Gunung Semeru

Sebelumnya BMKG juga telah merilis informasi mengenai adanya potensi gempa susulan, akan tetapi pihaknya memastikan bahwa kekuatannya tidak akan sebesar gempa yang terjadi pada Jumat (15/1/2021) dini hari.

Pihaknya meminta agar masyarakat tetap tenang, namun waspada untuk mengantisipasi adanya potensi gempa susulan tersebut.

Data terakhir, korban akibat gempa berkekuatan 6,2 magnitudo di Kabupaten Majene dan Kota Mamuju di Sulawesi Barat pada Jumat, yakni sebanyak 46 orang.

Sembilan orang meninggal di Majene dan 37 orang meninggal di Mamuju.

Gempa juga mengakibatkan, sebanyak 826 orang luka-luka dan 415 rumah rusak akibat gempa tersebut.

Gempa yang terjadi di Sulawesi Barat ini sudah ditetapkan pemerintah dengan status tanggap darurat di tingkat provinsi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com