Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Potensi Persoalan Vaksinasi Covid-19, KPK: Dari Benturan Kepentingan hingga Distribusi

Kompas.com - 14/01/2021, 18:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar membeberkan sejumlah potensi permasalahan yang dapat muncul dalam program vaksinasi Covid-19.

Salah satu potensi masalah yang diidentifikasi KPK adalah benturan kepentingan yang dapat terjadi dalam pengadaan alat pendukung vaksin Covid-19.

"Penunjukan langsung untuk pengadaan alat pendukung vaksin Covid-19 itu berpotensi menyebabkan benturan kepentingan dan tidak sesuai harga yang ada di pasaran," kata Lili dalam sebuah webinar, Kamis (14/1/2021).

Lili menuturkan, kegiatan vaksinasi tentu memerlukan alat pendukung seperti alat suntik, tisu hingga biaya untuk membayar petugas yang juga akan memakan biaya.

Baca juga: Epidemiolog Beri Catatan ke Pemerintah soal Pemilihan Influencer Vaksinasi, Harus Berdasar Data Ilmiah

Lili mengingatkan, penunjukkan alat pendukung tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Ini kita harus lakukan dgn ketat agar tidak terjadi kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kelompok salah satu penyelenggara daerah tersebut," ujar Lili.

Benturan kepentingan itu juga dikhawatirkan dapat terjadi di badan usaha yang melaksanakan vaksinasi Covid-19.

"Antarbadan usaha itu punya benturan kepentingan jika ternyata memang tidak tahu batasannya. Ini mana menjadi layanan publik, mana menjadi nilai bisnis," ujar Lili.

Sementara itu, dari sisi teknis, Lili menyoroti proses distribusi vaksinasi Covid-19 ke daerah-daerah, terutama daerah pelosok.

Menurut Lili, hal itu dapat menjadi soal karena vaksin Covid-19 harus selalu disimpan dalam keadaan dingin.

Baca juga: Dinkes DKI Terima 120.040 Dosis Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Tahap Pertama

"Seperti apa mendistribusikan ini dengan wilayah jarak tempuh yang berbeda-beda, kita tahu geografi Indonesia ini sangat luar biasa unik dan indahnya, tapi juga belum semua punya sarana dan prasana yang baik," kata Lili.

Vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah dimulai pada Rabu (13/1/2021), di mana Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntikkan vaksin.

Selanjutnya vaksinasi Covid-19 akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik sebelum menyasar masyarakat umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com