Pemerintah Diminta Pastikan "Data Sharing" WhatsApp Sesuai Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Kompas.com - 12/01/2021, 18:30 WIB
Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, pemerintah harus memastikan data sharing yang dilakukan WhatsApp memenuhi prinsip perlindungan data pribadi.

Rencana kebijakan baru WhatsApp mengharuskan penggunanya memberikan data pribadi ke Facebook selaku perusahaan induknya.

"Pemerintah harus memastikan sharing data ini memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sejalan dengan regulasi," ujar Bobby kepada Kompas.com, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: Anggota DPR: Kebijakan Baru WhatsApp Momentum Pengembang Lokal Bikin Aplikasi Serupa

Regulasi yang dimaksud antara lain General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa serta substansi yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Selain itu, kata dia, imbauan kepada para pengguna WhatsApp untuk bijak menggunakan paltform semacam itu juga harus digencarkan.

Kemudian, Bobby menekankan, kebijakan yang mengharuskan pengguna WhatsApp menyerahkan data pribadi tersebut tergantung pada persetujuan pengguna.

"Prinsipnya adalah ada persetujuan sebelumnya dari pengguna (user), ini tentu tidak masalah," kata dia.

Baca juga: Kebijakan Baru Whatsapp, Ini 5 Poin yang Perlu Diketahui

Persetujuan dari subjek, yakni pemilik data pribadi untuk memproses, meminta kembali atau menghapus data kepada pengendali data (data control), dalam konteks ini adalah pihak WhatsApp, juga perlu dilakukan.

Namun apabila banyak masyarakat keberatan terhadap kebijakan fitur tersebut, kata dia, malah akan memunculkan permintaan atas platform baru yang tidak meminta adanya data sharing antar-platform.

"Ini momen para developer software lokal untuk bisa mengembangkan aplikasi seperti WhatsApp atau Facebook," kata dia.

Baca juga: Bukti WhatsApp Mulai Ditinggalkan Pengguna

Diberitakan, WhatsApp mulai memberikan pemberitahuan kebijakan baru kepada para penggunanya.

WhatsApp menjelaskan akan meneruskan informasi pengguna yang bersifat pribadi seperti lokasi, alamat IP perangkat, dan daftar kontak. Bahkan, sejumlah data mengenai perangkat milik pengguna juga dikumpulkan.

Seperti level baterai, kekuatan sinyal, versi aplikasi, informasi browser, jaringan seluler, serta informasi koneksi termasuk nomor telepon, operator seluler atau ISP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Nasional
Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Nasional
Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

Nasional
KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X