Mendagri Minta Pemda Serius Terapkan Pembatasan Kegiatan di Jawa dan Bali

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk serius menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

Mengingat, kata dia, masalah penanganan pandemi Covid-19 di Jawa tidak mudah.

"Ini merupakan PSBB yang pertama kali dilaksanakan serentak dengan skala yang cukup masif. Dan memang untuk Jawa problem untuk pandemi ini tidak ringan, karena terdapat 150 juta penduduk dalam satu pulau dan tidak ada batas alam," kata Tito dilansir dari laman resmi Kemendagri, Sabtu (9/1/2020).

Baca juga: Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali, Pemerintah Kenalkan Istilah PPKM

"Dengan banyaknya daerah administrasi provinsi, kabupaten/kota maka memang perlu ada keserentakan, ini pertama kali kita serentak, jadi mohon dukungan dari semua daerah, jangan sampai nanti ada daerah yang kendor atau tidak melaksanakan," lanjut dia.

Adapun PPKM di Pulau Jawa dan Bali akan berlangsung pada 11 hingga 25 Januari 2021. Ia pun meminta daerah konsisten melaksanakan PPKM sehingga tidak terjadi lagi penambahan kasus Covid-19.

"Hanya dua minggu, satu saja yang tidak melaksanakan atau kendur itu akan mengakibatkan terjadinya efek pingpong, tidak berhasil, nanti dia akan pingpong ke daerah yang berhasil menurunkan," ujarnya.

Baca juga: Kendalikan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Terapkan PPKM Berskala Nasional

Mantan Kapolri ini juga mengingatkan pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan PPKM.

"Bukan hanya dengam Forkopimda dan Satgas Covid yang harus kompak, tapi juga dengan stakeholder yang ada, misalnya asosiasi restoran, asosiasi hotel, ini diberikan penjelasan, sehingga mereka ngerem dari dalam," ucap dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah menetapkan kebijakan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021.

Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah (Pemda) beserta seluruh elemen masyarakat mematuhi kebijakan PPKM.

"Perlu dipahami saat ini kita kembali menerapkan tahapan menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19, yaitu tahap prakondisi. Timing, prioritas dan koordinasi pusat-daerah," kata Wiku dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Instruksi Mendagri soal Pembatasan Kegiatan, Jam Operasional Mal Dibatasi hingga Pukul 19.00

Ia menjelaskan, PPKM berfokus pada beberapa sektor, yaitu tempat kerja atau perkantoran, kegiatan belajar mengajar, restoran atau tempat makan, mal atau pusat perbelanjaan dan tempat ibadah.

Untuk sektor esensial dan kegiatan konstruksi diizinkan tetap dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Wiku meminta, PPKM harus terus dilakukan pengawasan dan evaluasi agar dapat ditentukan langkah selanjutnya.

Sebab, kasus Covid-19 tingkat nasional akan menurun drastis apabila peningkatan kasus positif di Jawa dan Bali dapat dikendalikan dengan baik.

"Dan ini tentunya menjadi modal penting agar masyarakat kembali produktif," imbuh Wiku.