Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Izin BPOM Belum Keluar, Kita Belum Bisa Vaksinasi

Kompas.com - 08/01/2021, 17:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi Covid-19 belum dapat dilakukan apabila izin penggunaan darurat emergency use authorization (EUA) vaksin belum diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kalau izin itu belum keluar dari BPOM, ya kita belum bisa vaksinasi. Saya tidak tahu keluarnya kapan. Bisa hari ini, bisa Senin, bisa Selasa," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara penyerahan bantuan modal kerja (BMK) di Istana Bogor, dikutip dari siaran langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi seperti Imunisasi Bayi, Jangan Bayangkan yang Enggak-enggak

 Jokowi berharap izin penggunaan dapat segera dikeluarkan oleh BPOM dan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi orang yang pertama kali menerima vaksin Covid-19.

"Kita harapkan izin itu segera bisa dikelurarkan BPOM, sehingga nanti yang pertama kali disuntik saya," tambahnya.

Jokowi memastikan proses vaksinasi Covid-19 dimulai pekan depan. Namun untuk tanggal vaksinasi, masih menunggu izin penggunaan vaksin dari BPOM.

"Vaksin sudah kita distribusikan ke seluruh provinsi. Lalu pertanyaannya, vaksinasi kapan? Kalau ada yang bertanya seperti itu saya jawab pekan depan," kata Jokowi.

"Harinya apa? Saya jawab menunggu yang namanya izin penggunaan darurat dari BPOM," tutur dia.

Secara terpisah, Baca juga: BPOM Yakin Izin Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac Terbit Sebelum 13 Januari 2021

Secara terpisah, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) Penny Lukito yakin izin penggunaan darurat akan terbit sebelum tanggal vaksinasi awal yang ditetapkan pemerintah, yakni 13 Januari 2021.

"Bisa diperkirakan tanggal 13 bisa melakukan vaksinasi, sehingga artinya kami akan bisa mengeluarkan EUA sebelum tanggal tersebut. Cukup ada keyakinan terkait hal tersebut," kata Penny, saat memberikan keterangan pers, Jumat (8/1/2021).

Untuk memastikan tanggal penerbitan EUA, Penny mengatakan pihaknya tengah menunggu hasil uji klinik fase tiga interim tiga bulan yang dilakukan di Bio Farma. Jika hasil tersebut sudah didapat, selanjutnya BPOM akan memulai proses evaluasi untuk penerbitan EUA.

Baca juga: BPOM Sudah Berikan Izin Industri ke Bio Farma untuk Distribusi Vaksin Covid-19

Penny juga mengatakan, BPOM masih berkoordinasi dengan Brasil dan Turki untuk mendukung proses penerbitan EUA. Kedua negara tersebut sudah memberikan data efikasi yang akan digunakan dalam penerbitan EUA.

Hasil uji klinik di Brasil telah memaparkan data uji mencapai 78 persen. Sementara di Turki mencapai 91 persen.

Vaksinasi Covid-19 rencananya akan dimulai pada 13 Januari 2021 dengan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang disuntik vaksin. Setelah Jokowi, program vaksinasi akan dilanjutkan di 34 provinsi secara bertahap.

Adapun vaksin yang diberikan adalah vaksin buatan perusahaan China, Sinovac, yang telah didatangkan sebanyak 3 juta dosis pada Desember 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com