Formappi: Timwas Covid-19 dan Tim Pemantauan Otsus Papua DPR Patut Dibubarkan

Kompas.com - 07/01/2021, 23:02 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) M Djadijono menyoroti Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Covid-19 yang dibentuk DPR sejak pandemi berlangsung di Tanah Air.

Ia menilai, Timwas Covid-19 DPR tidak terlihat bersuara saat penanganan pandemi Covid-19 belum sesuai yang diharapkan.

"Ketika di beberapa tempat di sekitar Jakarta dan Jawa Barat terjadi kerumunan massa tanpa menaati protokol kesehatan dan memburuknya penanganan pandemi Covid-19, Timwas Covid-19 DPR sama sekali tidak kedengaran suaranya," kata Djadijono dalam diskusi secara daring, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Formappi Pertanyakan DPR Tak Gunakan Hak Angket Sepanjang 2020

Di samping itu, Djadijono menilai, kinerja Tim Pemantau pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat DPR tidak memiliki kontribusi dalam menyelesaikan masalah.

Hal itu, kata dia, terlihat saat munculnya deklarasi kemerdekaan Papua Barat oleh Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda pada 1 Desember 2020.

Baca juga: Formappi: Kinerja Timwas Covid-19 DPR Tak Tampak

Berdasarkan hal tersebut, ia berpendapat, sebaiknya Timwas Covid-19 dan Tim Pemantau tersebut dibubarkan.

"Karena itu timwas dan tim pemantau tersebut layak dibubarkan," ujar dia. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Nasional
BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

Nasional
PDI-P Ingin Ada Dialog Partai Politik Asia Afrika, Siap Jadi Tuan Rumah

PDI-P Ingin Ada Dialog Partai Politik Asia Afrika, Siap Jadi Tuan Rumah

Nasional
UPDATE: Tambah 12 di Korea Selatan, Total 3.703 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 12 di Korea Selatan, Total 3.703 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
PKS Minta Tak Ada Intervensi dalam Penciptaan Faksi di Parpol

PKS Minta Tak Ada Intervensi dalam Penciptaan Faksi di Parpol

Nasional
Dirjen Jaminsos Sebut Tak Ada Pengumuman Pendaftaran Penyedia Bansos Covid-19

Dirjen Jaminsos Sebut Tak Ada Pengumuman Pendaftaran Penyedia Bansos Covid-19

Nasional
Kemenko Polhukam Dorong Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar

Kemenko Polhukam Dorong Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar

Nasional
KSAL Luncurkan 2 KRI Jenis Angkut Tank guna Penuhi MEF III

KSAL Luncurkan 2 KRI Jenis Angkut Tank guna Penuhi MEF III

Nasional
Kemenkes: Tak Ada Gejala Khas jika Terpapar Virus Corona B.1.1.7

Kemenkes: Tak Ada Gejala Khas jika Terpapar Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jaksa Bacakan Tuntutan terhadap Djoko Tjandra Kamis Hari Ini

Jaksa Bacakan Tuntutan terhadap Djoko Tjandra Kamis Hari Ini

Nasional
UPDATE: 1.353.834 Kasus Covid-19 serta Seruan Satu Komando Pusat dan Daerah

UPDATE: 1.353.834 Kasus Covid-19 serta Seruan Satu Komando Pusat dan Daerah

Nasional
Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Nasional
Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Nasional
Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X