Kompas.com - 07/01/2021, 17:58 WIB
Ilustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M Djadijono mengatakan, kinerja Tim Pengawas Penanganan Covid-19 yang dibentuk DPR tidak tampak saat penanganan pandemi belum sesuai harapan.

"Tim Pengawas Penanganan Covid-19 juga tidak tampak kinerjanya ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran pembatasan sosial berskala besar tanpa menaati protokol kesehatan," kata Djadijono dalam diskusi secara daring, Kamis (7/1/2021).

Djadijono mengungkapkan, Timwas Covid-19 ini dibentuk DPR pada 9 April 2020 untuk mengawasi kebijakan pemerintah.

Baca juga: Anggota DPR Minta Belajar Tatap Muka Diberlakukan di Daerah Tertentu

Selain itu, DPR juga membentuk Satgas Covid-19 untuk memberikan bantuan ke masyarakat yang terdampak pandemi.

Namun, ia menilai, hingga masa sidang II periode 2020-2021, tidak ada hasil kinerja dari Timwas tersebut.

"Ternyata yang kami telusuri masa sidang II ini sama sekali tidak ada kegiatan yang dilakukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Djadijono mengatakan, meski Timwas Covid-19 sempat menggelar rapat dengan Kementerian Sosial pada masa sidang I terkait penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga: Evaluasi Masa Sidang II, Formappi: DPR Nihil Prestasi di Bidang Legislasi

Namun, ia menyayangkan, sikap DPR yang terkesan menyerahkan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi penggunaan anggaran pemerintah terkait penanganan Covid-19.

"Jadi seperti lepas tangan, silakan BPK awasi pemerintah. Padahal BPK sudah menyampaikan hasil pengawasan terhadap Kementerian/lembaga pemerintah pada awal masa sidang II ini kepada DPR," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

Nasional
Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Nasional
Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Nasional
Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Nasional
Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Nasional
WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

Nasional
Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Nasional
Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Nasional
Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Nasional
KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

Nasional
Daryati Divonis Bebas Hukuman Mati oleh Pengadilan Singapura

Daryati Divonis Bebas Hukuman Mati oleh Pengadilan Singapura

Nasional
Menteri PPPA: Pengarusutamaan Gender di Tempat Kerja Bukan untuk Kepentingan Perempuan

Menteri PPPA: Pengarusutamaan Gender di Tempat Kerja Bukan untuk Kepentingan Perempuan

Nasional
Soal Rencana Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Jakarta, Ini Kata Kemenlu

Soal Rencana Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Jakarta, Ini Kata Kemenlu

Nasional
Cegah Penyebaran Covid-19, Pemerintah Diminta Tutup Akses Keluar Masuk India

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemerintah Diminta Tutup Akses Keluar Masuk India

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X