Formappi Pertanyakan DPR Tak Gunakan Hak Angket Sepanjang 2020

Kompas.com - 07/01/2021, 20:34 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) M Djadijono menilai, fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sepanjang 2020 tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan.

Ia mengatakan, DPR tidak pernah menunjukkan taringnya dengan menggunakan hak angket terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

"Terkait dengan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, DPR juga tidak menunjukkan taringnya dengan menggunakan hak angket," kata Djadijono dalam diskusi secara daring, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Formappi: Kinerja Timwas Covid-19 DPR Tak Tampak

Menurut Djadijono, ada sejumlah kebijakan pemerintah yang sudah diketahui DPR bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, DPR tidak mengambil sikap dengan menggunakan hak angket.

"Komisi IV misalnya sudah lama mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh menteri KP dalam kaitannya dengan ekspor benih lobster," ucap dia.

Baca juga: Evaluasi Masa Sidang II, Formappi: DPR Nihil Prestasi di Bidang Legislasi

Adapun mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terjerat kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor bibit lobster.

Edhy diduga menerima uang suap terkait izin ekspor benih lobster senilai Rp 3,4 miliar melalui PT Aero Citra Kargo (PT ACK) dan 100.000 dollar AS dari Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) Suharjito.

Izin ekspos bibit lobster ini sudah lama menjadi polemik di Komisi IV DPR karena rawan terjadinya manipulasi data.

Namun, sikap DPR hanya berupa imbauan untuk dihentikannya ekspor benur.

Baca juga: Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Pengondisian Fee ke Edhy Prabowo

Selain itu, kata Djadijono, Komisi VIII tidak merespons kebijakan menteri sosial sehubungan dengan terjadinya korupsi terkait pemberian bantuan sosial di wilayah Jabodetabek.

Adapun mantan Menteri Sosial, Juliari P Batubara terjerat kasus korupsi dugaan suap bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Juliari diduga menerima uang suap dalam proyek pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 sebesar Rp 17 miliar.

"Fenomena ini kiranya menambah keyakinan masyarakat bahwa DPR abai terhadap pengelolaan keuangan negara," kata Djadijono. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Nasional
Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Nasional
Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Nasional
Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Nasional
Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Nasional
Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Nasional
Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Nasional
Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Nasional
Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
Rakor dengan KPK, Menag: Jual Beli Jabatan di Kemenag Kita Haramkan

Rakor dengan KPK, Menag: Jual Beli Jabatan di Kemenag Kita Haramkan

Nasional
Kemenhub Bakal Pasang 100 Alat Pendeteksi Gempa Bumi dan Tsunami pada 2021

Kemenhub Bakal Pasang 100 Alat Pendeteksi Gempa Bumi dan Tsunami pada 2021

Nasional
Diplomasi Maritim Indonesia: Dari Kondisi Alam Menuju Prestasi

Diplomasi Maritim Indonesia: Dari Kondisi Alam Menuju Prestasi

Nasional
Polri Tetapkan 6 Laskar FPI yang Tewas Jadi Tersangka, Berkas Segera Dilimpahkan

Polri Tetapkan 6 Laskar FPI yang Tewas Jadi Tersangka, Berkas Segera Dilimpahkan

Nasional
Kartu Prakerja Calon Pengantin Diharapkan Jadi Solusi Cegah Keluarga Miskin Baru

Kartu Prakerja Calon Pengantin Diharapkan Jadi Solusi Cegah Keluarga Miskin Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X