Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PPP: Berat Sekali Jika Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 5-7 Persen

Kompas.com - 06/01/2021, 08:50 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan, wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 hingga 7 persen bakal sangat memberatkan partainya jika betul-betul terjadi.

Sebab, di Pemilu 2019, PPP hanya meraih 6,3 juta suara atau 4,52 persen suara nasional. Angka itu mepet dengan ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

"Kalau parliamentary threshold itu tetap dinaikkan menjadi 5 persen atau 7 persen, sungguh berat sekali bagi Partai Persatuan Pembangunan," kata Suharso dalam acara tasyakuran hari lahir PPP ke-48 yang digelar secara daring, Selasa (5/1/2021).

Karena itu, Suharso mengingatkan para kader PPP bahwa ada pekerjaan besar menghadapi Pemilu 2024.

Baca juga: Suharso Monoarfa Ingatkan Kader Kerja Keras agar PPP Lolos ke Parlemen pada 2024

Ia mengatakan PPP harus lolos ambang batas parlemen agar bisa menempatkan para kader di Senayan.

"Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa lolos parliamentary threshold pada tahun 2024. Sebuah pekerjaan raksasa yang luar biasa beratnya," ucapnya.

Target besar PPP yaitu bisa melampaui perolehan suara partai pada 1999. Perihal target itu sebelumnya juga disampaikan Suharso dalam Muktamar IX PPP pada 19 Desember 2020.

Pada Pemilu 1999, PPP berhasil meraup 11.329.905 suara. Setelah itu, suara PPP terus menurun di tiap pemilu.

"Target suara yg ingin dicapai oleh Partai Persatuan Pembangunan setidak-tidaknya satu suara di atas jumlah suara yang pernah kita peroleh pada tahun 1999. Dan itu artinya hampir dua kali lipat pada tahun 2019 yang lalu," ujar Suharso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com