Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Pernah Kritik Tempe Setipis Kartu ATM, Bagaimana Sikap Gerindra Sekarang?

Kompas.com - 05/01/2021, 18:06 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Kenaikan harga kedelai saat ini ikut menyebabkan melonjaknya harga tahu dan tempe. Kedelai memang bahan baku utama dalam pembuatan tahu dan tempe.

Saat ini harga kedelai berkisar di Rp 9.200 per kilogram, melonjak sekitar 20 persen dari sebelumnya di kisaran Rp 7.200 per kilogram.

Menanggapi ini, Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, persoalan kenaikan harga kedelai yang menyebabkan harga tempe melambung merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan kerja sama berbagai pihak.

Baca juga: Naiknya Harga Kedelai dan Saling Sindir Jokowi-Sandiaga soal Tempe Setipis Kartu ATM...

Andre pun yakin, kolaborasi Gerindra dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, bisa menemukan solusi terbaik untuk persoalan tersebut.

"Ini kan PR bersama pemerintah, makanya saya rasa dengan kami berkolaborasi, kerja sama dengan seluruh pihak, termasuk juga dengan para pakar dan organisasi tani, insya Allah kita bisa mencari solusi terbaik," kata Andre saat dihubungi, Selasa (5/1/2021).

Partai Gerindra selama beberapa waktu diketahui bersebrangan dengan pemerintahan Jokowi.

Pada Pilpres 2019, kader Partai Gerindra yang menjadi calon wakil presiden, Sandiaga Uno, bahkan sempat mengkritik soal impor kedelai yang merupakan dampak kebijakan ekonomi Presiden Jokowi.

Baca juga: Harga Tempe Naik, Pakar UGM: Perlu Substitusi dan Tingkatkan Kedelai

Ketika itu, Sandiaga mengaku prihatin mengetahui ukuran tempe di pasar kian menyusut bahkan hingga setipis kartu ATM.

Saat ini, Sandiaga menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan posisi sejumlah saat ini yang berada di pemerintahan, Partai Gerindra pun tidak lagi mengkritik kebijakan terkait harga kedelai.

Andre pun berharap di masa mendatang Indonesia bisa memenuhi kebutuhan kedelai di dalam negeri secara mandiri. Begitu pula untuk kebutuhan pokok lainnya.

"Tentu harapannya kebutuhan kedelai bisa dipenuhi di dalam negeri, juga kebutuhan pokok lainnya sehingga bisa swasembada. Tapi semua tentu butuh proses dan kerja keras bersama," ujarnya.

Baca juga: Harga Kedelai Naik, Perajin Tak Bisa Lagi Kurangi Ukuran Tempe hingga Terpaksa Kurangi Bonus Pegawai

Sementara itu, terkait kondisi terkini, anggota Komisi VI DPR itu mendapatkan informasi bahwa stok kedelai di gudang importir ada 450.000 ton yang bisa cukup hingga tiga bulan.

Andre mendorong Menteri Perdagangan M Lutfi agar duduk bersama para importir serta pedagang atau perajin tempe dan tahu untuk meredakan situasi dan mencari solusi.

"Saya minta Pak Mendag segera membangun komunikasi dengan seluruh stakeholders, baik importir maupun pedagang untuk mencarikan solusi agar harga tempe tidak naik, sehingga tidak menjadi beban masyarakat di tengah wabah Covid-19," kata Andre.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com