Kompas.com - 05/01/2021, 14:09 WIB
Murid SD mengikuti simulasi belajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 di SDN 1 Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (14/12/2020). Simulasi tersebut sebagai persiapan pelaksanaan belajar secara tatap muka pada masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai 4 Januari 2021. ANTARA FOTO/Siswowidodo/aww. ANTARA FOTO/SISWOWIDODOMurid SD mengikuti simulasi belajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 di SDN 1 Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (14/12/2020). Simulasi tersebut sebagai persiapan pelaksanaan belajar secara tatap muka pada masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai 4 Januari 2021. ANTARA FOTO/Siswowidodo/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah daerah diberitakan telah menggelar sekolah tatap muka pada semester genap Tahun Ajaran (TA) 2020/2021, Senin (4/1/2021).

Melihat hal ini, Epidemiolog Indonesia di Griffith University Australia Dicky Budiman menyarankan agar kota-kota besar di Indonesia seperti di pulau Jawa dan Bali menunda pembelajaran tatap muka pada kuartal pertama 2021.

"Saran saya adalah, di Jawa dan Bali khususnya, kondisinya (pandemi) masih sangat serius dibandingkan pulau lain. Untuk kota-kota besar seperti di sana ya, sudah harus tetap menahan dalam kuartal pertama untuk keinginan membuka sekolah," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Survei FSGI: 45 Persen Guru Menolak Sekolah Tatap Muka Januari 2021

Alasannya, ia menilai bahwa pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah (pemda) tidak serius menjamin situasi di sekolah aman dari penularan Covid-19 bagi siswa dan guru.

Terkait hal ini, Dicky berpendapat bukan hanya kesiapan sekolah yang dapat menjadi tolak ukur untuk mengambil keputusan pembelajaran tatap muka.

"Melainkan upaya pemerintah pusat dan daerah ini yang harus serius untuk menciptakan anak-anak ini aman sekolah. Itu PR besarnya. Bukan masalah buka tutup sekolah, tapi bagaimana upaya kita untuk mengendalikan pandemi," jelasnya.

Menurut dia, pemerintah memiliki pekerjaan rumah besar yang menumpuk mengenai 3T yakni testing, tracing dan treatment.

Di sisi lain, masyarakat juga punya kewajiban penerapan 3M yang belum dijalankan sempurna.

Kepada masyarakat, Dicky menyarankan agar menambah strategi dari 3M menjadi 5M. Tambahannya yaitu mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan atau keramaian.

"Ini PR yang harus kita lakukan setidaknya dalam tiga bulan ini untuk kita bisa menciptakan situasi suasana kondisi yang aman untuk anak-anak. Sehingga mereka bisa kembali bersekolah," tuturnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

Nasional
UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

Nasional
Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Nasional
Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Nasional
Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Nasional
Antisipasi Puncak Arus Balik, Ketua Satgas: Jangan Ada Pihak Ambil Kebijakan Berbeda

Antisipasi Puncak Arus Balik, Ketua Satgas: Jangan Ada Pihak Ambil Kebijakan Berbeda

Nasional
110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

Nasional
Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Nasional
Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Nasional
Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X