Kompas.com - 01/01/2021, 14:19 WIB
Ilustrasi politik kebangsawananatau royal politics ShutterstockIlustrasi politik kebangsawananatau royal politics

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte menilai, perpolitikan nasional tetap stabil pada tahun 2021 meski pada tahun ini pemerintah dan DPR akan melakukan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

"Saya rasa di 2021 masih (politik Indonesia stabil)," kata Philip dalam acara Talkshow Satu Meja The Forum yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Jokowi: Tahun 2021, Kita Tetap Bangun Infrastruktur

Philips mengatakan, pembahasan revisi UU Pemilu akan menjadi perdebatan partai-partai politik di DPR mengingat pada Pemilu 2024 akan ada kandidat baru calon presiden.


Ia berharap, pembahasan revisi UU Pemilu memperhatikan aspirasi masyarakat.

"Sehingga perdebatan mengenai aturan Pemilu 2024 dijadwalkan dibahas di 2021, dan itu juga jadi penting aspirasi masyarakat sipil untuk di dengar tentu saja agar bisa menghasilkan dan melanjutkan demokrasi kita tahun 2024," ujar dia. 

Terkait koalisi partai pendukung pemerintah, Philips memprediksi, semua partai tetap akan solid dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pada 2021.

Baca juga: Memasuki 2021, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Bangkit dari Pandemi Covid-19

Namun, ia menilai, hal tersebut hanya akan berjalan efektif hingga tahun ketiga. Setelah itu, partai politik akan berkonsentrasi pada pemilihan presiden (pilpres) mendatang.

"Mungkin hanya 3 tahun, setelah itu partai-partai akan berkonsentrasi pada pemilihan berikutnya. Yang dikhawatirkan loyalitas akan hilang dari presiden ke partainya masing-masing" ucap dia. 

Lebih lanjut, Philips menilai, isu mengenai amandemen UUD 1945 tak menutup kemungkinan tetap bergulir dan diperdebatkan pada tahun 2021.

"Tetapi apakah itu (amandemen UUD 1945) sesuatu yang dibutuhkan oleh Indonesia? Kita sudah belajar dari omnibus law, yang semua hal bisa masuk dan reaksinya menyulitkan dari tujuan awalnya," kata dia.



Sumber Kompas TV
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasional
Doni Monardo: Hampir Semua Wilayah Pulau Sumatera Zona Merah dan Oranye Covid-19

Doni Monardo: Hampir Semua Wilayah Pulau Sumatera Zona Merah dan Oranye Covid-19

Nasional
75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Ini Arahan Jokowi ke Pimpinan KPK, Menpan RB, dan BKN

75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Ini Arahan Jokowi ke Pimpinan KPK, Menpan RB, dan BKN

Nasional
Apresiasi Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Pimpinan yang Sekarang Harus Patuhi Putusan MK

Apresiasi Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Pimpinan yang Sekarang Harus Patuhi Putusan MK

Nasional
Saksi: Pengumuman Seleksi Penyedia Bansos Covid-19 Hanya dari Mulut ke Mulut

Saksi: Pengumuman Seleksi Penyedia Bansos Covid-19 Hanya dari Mulut ke Mulut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X