Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Siap Beli 50 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca dan Novavax

Kompas.com - 30/12/2020, 14:29 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia siap membeli masing-masing 50 juta dosis vaksin Covid-19 dari AstraZeneca dan Novavax.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan peningkatan supply commitment letter terkait vaksin dari kedua perusahaan tersebut pada Rabu (30/12/2020).

Penandatanganan tersebut dilakukan antara Novavax dengan Indo Farma dan Astra Zeneca dengan Bio Farma yang disaksikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Selain vaksin Sinovac, hari ini kita juga berhasil mengamankan suplai vaksin yaitu dari AstraZeneca dan Novavax masing-masing sebesar 50 juta dosis," kata Retno.

"Penandatanganan pengamanan suplai dari AstraZeneca dan Novavax telah kita saksikan hari ini," ucap Menlu.

Baca juga: Pemerintah Segera Teken Kerja Sama Pengadaan Vaksin dengan AstraZeneca dan Pfizer

Retno mengatakan, upaya mendapatkan vaksin tersebut merupakan langkah diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri untuk membuka akses kerja sama dengan berbagai pihak.

Salah satunya yang telah terealisasi adalah pembelian vaksin Sinovac yang 1,2 juta di antaranya telah tiba di Indonesia.

Rencananya, 1,8 juta vaksin Sinovac lainnya akan datang ke Indonesia pada Kamis (31/12/2020).

"Dengan ketibaan ini, maka sudah 3 juta vaksin Sinovac berada di Indonesia," kata dia.

Baca juga: Jubir Vaksinasi Bantah Sinovac Dinilai Paling Lemah

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan, perjanjian pembelian 50 juta dosis vaksin Astra Zeneca dan Novavax tersebut akan memberikan variasi bagi masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

"Pembelian dua jenis vaksin dari dua perusahaan dunia ini memberikan variasi yang cukup bagi rakyat untuk produk vaksin yang bisa digunakan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com