Resolusi Penanggulangan Terorisme yang Diprakarsai Indonesia Disahkan Dewan Keamanan PBB

Adapun selama dua tahun keanggotaan tidak tetap di DK PBB, kata dia, Indonesia mendapat kepercayaan untuk memimpin tiga Badan Subsider DK PBB.

Kedua subsider tersebut adalah Komite Sanksi 1267, Komite Sanksi Afghanistan (1988), serta Komite Non-proliferasi Senjata Massal (1540).

"Kepemimpinan Indonesia di ketiga Komite Sanksi tersebut memperoleh apresiasi tidak hanya dari anggota DK PBB, namun juga dari negara anggota dan badan-badan PBB terkait," kata dia.

Bahkan, kata Retno, melalui kepemimpinan Indonesia, Komite Sanksi telah berhasil meningkatkan profilnya, menjaga kredibilitas dan kesatuan anggotanya.

Pasalnya, Indonesia sangat berperan signifikan untuk selalu memfasilitasi dan menjembatani berbagai perbedaan, termasuk mendorong konsensus dalam berbagai pengambilan keputusan sulit.

Tak hanya itu, selama keanggotaan tidak tetap di DK PBB periode 2019-2020, Indonesia juga telah memprakarsai dua resolusi penting DK PBB.

Kedua resolusi tersebut adalah Resolusi 2538 tentang perempuan dalam misi perdamaian PBB dan Resolusi 2560 tentang perbaikan metode kerja Komite Sanksi 1267.