Ancaman Varian Baru Virus Corona, Garuda Indonesia Pantau Perkembangan Rute Internasional

Kompas.com - 29/12/2020, 06:25 WIB
Ilustrasi bandara saat pandemi corona. Justin Chin/BloombergIlustrasi bandara saat pandemi corona.
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia sudah melarang masuknya warga negara asing dari seluruh negara pada 1 hingga 14 Januari 2020 untuk mengantisipasi masuknya varian baru virus corona yang memiliki daya tular sangat cepat.

Langkah ini juga dilakukan sejumlah negara, menyusul ditemukannya varian baru virus corona dengan label nama "VUI-202012/01", di Inggris.

PT Garuda Indonesia pun menyatakan akan terus memantau perkembangan negara-negara yang menjadi tujuan penerbangan di rute internasional, sebagai bentuk antisipasi di tengah pandemi.

"Untuk internasional, kita tentu harus selalu waspada mengamati perkembangan yang ada di masing-masing negara yang saat ini jadi tujuan penerbangan Garuda," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dilansir dari Antara, Selasa (29/12/2020).

Baca juga: Ada Varian Baru Virus Corona, Ini Syarat WNI Bisa Kembali dari Luar Negeri

PT Garuda Indonesia akan mengkaji frekuensi dan rute baru pada 2021. Namun, Irfan tidak menjelaskan rute mana yang kemungkinan akan diubah, bahkan dihapus.

Adapun untuk penerbangan domestik, Irfan mengatakan bahwa PT Garuda Indonesia akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Kementerian BUMN.

Ia juga memastikan maskapai atau penerbangan menggunakan Garuda Indonesia tidak memperbesar jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19.

"Kami juga selalu ikut dan selalu akan patuh terhadap kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama di dalam kaitan dengan penerbangan," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Larang WNA Masuk ke Indonesia pada 1-14 Januari 2021

Irfan memastikan mendukung penuh upaya pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan dalam penerbangan.

Oleh karena itu, Garuda Indonesia menyikapi positif soal perubahan dokumen perjalanan yang dibutuhkan untuk bisa melakukan perjalanan udara karena keselamatan dan kesehatan penumpang merupakan prioritas utama.

Ia mengatakan, perubahan syarat dokumen perjalanan dilakukan pemerintah untuk menekan peningkatan kasus Covid-19 terutama di masa libur akhir tahun.

Baca juga: Pemerintah Larang WNA Masuk ke Indonesia, Kecuali Kunjungan Pejabat Setingkat Menteri

"Kami mendukung penuh, kami juga informasikan penumpang, kami beri pemahaman dan pengertian, kami minta penumpang sama-sama taat bukan hanya untuk mereka tapi juga buat kita semua," ucap Irfan.

"Mohon jangan lihat ini sebagai aturan (syarat dokumen perjalanan) yang hambat perjalanan tapi untuk memastikan semua dalam protokol kesehatan terbaik," kata dia.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X