Kompas.com - 29/12/2020, 06:25 WIB
Ilustrasi bandara saat pandemi corona. Justin Chin/BloombergIlustrasi bandara saat pandemi corona.
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia sudah melarang masuknya warga negara asing dari seluruh negara pada 1 hingga 14 Januari 2020 untuk mengantisipasi masuknya varian baru virus corona yang memiliki daya tular sangat cepat.

Langkah ini juga dilakukan sejumlah negara, menyusul ditemukannya varian baru virus corona dengan label nama "VUI-202012/01", di Inggris.

PT Garuda Indonesia pun menyatakan akan terus memantau perkembangan negara-negara yang menjadi tujuan penerbangan di rute internasional, sebagai bentuk antisipasi di tengah pandemi.

"Untuk internasional, kita tentu harus selalu waspada mengamati perkembangan yang ada di masing-masing negara yang saat ini jadi tujuan penerbangan Garuda," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dilansir dari Antara, Selasa (29/12/2020).

Baca juga: Ada Varian Baru Virus Corona, Ini Syarat WNI Bisa Kembali dari Luar Negeri

PT Garuda Indonesia akan mengkaji frekuensi dan rute baru pada 2021. Namun, Irfan tidak menjelaskan rute mana yang kemungkinan akan diubah, bahkan dihapus.

Adapun untuk penerbangan domestik, Irfan mengatakan bahwa PT Garuda Indonesia akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Kementerian BUMN.

Ia juga memastikan maskapai atau penerbangan menggunakan Garuda Indonesia tidak memperbesar jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19.

"Kami juga selalu ikut dan selalu akan patuh terhadap kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama di dalam kaitan dengan penerbangan," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Larang WNA Masuk ke Indonesia pada 1-14 Januari 2021

Irfan memastikan mendukung penuh upaya pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan dalam penerbangan.

Oleh karena itu, Garuda Indonesia menyikapi positif soal perubahan dokumen perjalanan yang dibutuhkan untuk bisa melakukan perjalanan udara karena keselamatan dan kesehatan penumpang merupakan prioritas utama.

Ia mengatakan, perubahan syarat dokumen perjalanan dilakukan pemerintah untuk menekan peningkatan kasus Covid-19 terutama di masa libur akhir tahun.

Baca juga: Pemerintah Larang WNA Masuk ke Indonesia, Kecuali Kunjungan Pejabat Setingkat Menteri

"Kami mendukung penuh, kami juga informasikan penumpang, kami beri pemahaman dan pengertian, kami minta penumpang sama-sama taat bukan hanya untuk mereka tapi juga buat kita semua," ucap Irfan.

"Mohon jangan lihat ini sebagai aturan (syarat dokumen perjalanan) yang hambat perjalanan tapi untuk memastikan semua dalam protokol kesehatan terbaik," kata dia.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan BPOM Mengapa Vaksin Nusantara Belum Layak Ditindaklanjuti

Penjelasan BPOM Mengapa Vaksin Nusantara Belum Layak Ditindaklanjuti

Nasional
Bima Arya Sebut Rizieq Shihab Tak Berkenan Sampaikan Hasil Swab

Bima Arya Sebut Rizieq Shihab Tak Berkenan Sampaikan Hasil Swab

Nasional
250 WNI di California AS Divaksin Covid-19 Pfizer

250 WNI di California AS Divaksin Covid-19 Pfizer

Nasional
Sidang Kasus Rizieq Shihab, Bima Arya Nilai RS Ummi Langgar Aturan

Sidang Kasus Rizieq Shihab, Bima Arya Nilai RS Ummi Langgar Aturan

Nasional
Maksimalkan 200 Hektar Sawah Di Cirebon, Dompet Dhuafa Kolaborasi dengan 173 Petani

Maksimalkan 200 Hektar Sawah Di Cirebon, Dompet Dhuafa Kolaborasi dengan 173 Petani

Nasional
Cegah Kekerasan pada Anak, Kementerian PPPA Uji Coba Model Pengasuhan Positif

Cegah Kekerasan pada Anak, Kementerian PPPA Uji Coba Model Pengasuhan Positif

Nasional
Menteri PPPA Minta Penggunaan DAK Perempuan dan Anak Dapat Dipertanggungjawabkan

Menteri PPPA Minta Penggunaan DAK Perempuan dan Anak Dapat Dipertanggungjawabkan

Nasional
Polri Mulai Periksa Barang Bukti dari TKP Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Polri Mulai Periksa Barang Bukti dari TKP Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Nasional
Bima Arya Akui Minta Keberadaan Rizieq Shihab di RS Ummi Mendapatkan Atensi Khusus

Bima Arya Akui Minta Keberadaan Rizieq Shihab di RS Ummi Mendapatkan Atensi Khusus

Nasional
Wapres Imbau Masyarakat Berkontribusi Kembangkan Ekonomi Syariah

Wapres Imbau Masyarakat Berkontribusi Kembangkan Ekonomi Syariah

Nasional
Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Nasional
Bima Arya Sebut Kondusivitas Kota Bogor Sempat Terganggu Saat Rizieq Dirawat di RS Ummi

Bima Arya Sebut Kondusivitas Kota Bogor Sempat Terganggu Saat Rizieq Dirawat di RS Ummi

Nasional
Satgas BLBI, Taktik atau Gimik Politik?

Satgas BLBI, Taktik atau Gimik Politik?

Nasional
KPK Periksa 2 Pegawai BUMN sebagai Saksi Kasus Nurdin Abdullah

KPK Periksa 2 Pegawai BUMN sebagai Saksi Kasus Nurdin Abdullah

Nasional
Menurut Wapres Perbankan Syariah Bertahan di Tengah Pandemi, Ini Alasannya

Menurut Wapres Perbankan Syariah Bertahan di Tengah Pandemi, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X