Reshuffle Kabinet, Jokowi Dinilai Masih Utamakan Stabilitas Dukungan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan menilai Presiden Joko Widodo terlihat masih mengutamakan stabilitas dukungan partai politik dalam menentukan pembantu-pembantunya di Kabinet.

Hal itu, menurut Djayadi, terlihat dari pemilihan Menteri yang tidak mengurangi jatah dari partai politik.

“Presiden tampaknya menganggap bahwa stabilitas dukungan politik itu menjadi sangat penting dan itu dilakukan dengan cara tidak mengurangi jatah dari partai politik,” kata Djayadi Hanan dalam diskusi virtual, Minggu (27/12/2020).

“PKB yang menteri diambil dari Kementerian Perdagangan diberi pos Menteri Agama yang sekaligus juga memberi akomodasi kepada NU,” ucap Djayadi.

Baca juga: Reshuffle Bikin PKB Kian Yakin 2021 Jadi Tahun Pemulihan Ekonomi Nasional

Kendati demikian, menurut Djayadim tentu ada  tujuan-tujuan selain mempertimbangkan stabilitas partai politik.

Misalnya, kata dia, yakni memperbaiki ekonomi nasional dengan pemilihan empat dari enam menteri baru yang berlatar belakang ekonomi dan bisnis.

Adapun empat dari enam Menteri yang dimaksud Djayani yakni, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Perdagangan M Lutfi.

“Ini menyiratkan kesan bahwa memang presiden betul-betul menekankan kesan baik kepada kabinet maupun kepada publik bahwa ke depan itu fokus di bidang pemulihan ekonomi,” ucap Djayadi.

Baca juga: Reshuffle 6 Menteri, Demokrat Nilai Pemerintah Ingin Kembalikan Kepercayaan Publik

Keseriusan Presiden Joko Widodo memperbaiki ekonomi, menurut Djayadi, terlihat jelas bahkan dalam memilih Menteri Kesehatan yang diberikan kepada orang berlatar belakang ekonomi dan bisnis atau seorang bankir yakni Budi Gunadi Sadikin.

Sebab, Djayani menilai, untuk memperbaiki ekonomi yang harus dilakukan adalah penanganan pandemi dengan memilihan orang yang tepat dan memiliki peran kuat dalam hal manajerial.

“Peran yang harus diambil oleh Kementerian Kesehatan untuk menangani pandemi itu memerlukan pera-peran yang sangat kuat, peran memimpin terutama untuk tugas-tugas misalnya keberhasilan vaksinasi,” kata Djayadi.

Baca juga: Rupiah Berhasil Bangkit, Respons Positif Reshuffle Kabinet?

“Karena tanpa kepemimpinan dan manajerial skill yang kuat dari Kementerian Kesehatan vaksinasi itu yang dipimpin oleh Kementerian Kesehatan itu akan sulit berlangsung,” ucap dia.

Dipilihnya Budi Gunadi Sadikin, menurut Djayadi, dianggap tepat karena memiliki kemampuan manajerial dan leadership skill yang memadai.

Sehingga, kata Djayadi, nantinya bukan hanya mampu mengambil peran memimpin untuk untuk penanganan pandemi, tapi juga bisa melakukan fungsi koordinasi dan integrasi dengan terutama adalah bidang-bidang ekonomi.

"Yang memang menjadi fokus utama dari pemerintahan ke depan atau kabinet kedepan,” tutur Djayadi.