Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doni Monardo: Tak Ada Jaminan Setelah Divaksin akan Terbebas Covid-19, Jika Tak Disiplin

Kompas.com - 24/12/2020, 19:15 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo menekankan masyarakat supaya tetap berdisiplin menerapkan protokol kesehatan.

Hal itu dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19 sekalipun sudah menjalani vaksinasi.

"Jadi tidak ada jaminan bahwa setelah vaksin diberikan pun kita akan terbebas (dari Covid-19) kalau kita tidak disiplin," ujar Doni dalam webinar yang digelar BNPB, Kamis (24/12/2020).

Doni mengatakan, Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah berulang kali mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Karena itu, kata dia, tantangan ke depan saat ini adalah bagaimana masyarakat bisa secara kolektif untuk saling mengajak mematuhi protokol kesehatan.

Menurutnya, hal itu menjadi salah satu kunci supaya bisa memutus rantai penyebaran Covid-19.

Baca juga: Usai Pilkada, 9 Kabupaten dan Kota di Kaltim Masuk Zona Merah Covid-19

"Mereka yang berani menyampaikan untuk orang lain patuh, sebenarnya dia telah menjadi pahlawan, karena dia bisa menghindari orang lain terpapar Covid-19," kata dia,

Ia menambahkan, peningkatan penerapan protokol kesehatan harus dilakukan dengan berbagai cara.

Hal itu semata-mata supaya masyarakat tidak kendor dalam menghadapi Covid-19.

"Karena sudah sembilan bulan lebih, sejak pemerintah menerapkan kekarantinaan kesehatan pada 13 Maret yang lalu. Masyarakat sudah mulai jenuh, kemudian juga mungkin sedikit kendor di beberapa daerah," imbuh dia.

Hingga Kamis (24/12/2020), penyebaran Covid-19 di Tanah Air telah mencapai 692.838 kasus.

Sementara, pasien sembuh sebanyak 563.980 orang dan angka kematian mencapai 20.589.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com