Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tingkat Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Turun Dibandingkan Awal November

Kompas.com - 24/12/2020, 18:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut, tingkat kepatuhan masyarakat dalam terhadap protokol kesehatan menurun dalam beberapa waktu terakhir.

"Yang perlu saya sampaikan di sini adalah, tingkat disiplin masyarakat di hampir semua daerah itu mengalami penurunan," kata Doni Monardo dalam talkshow yang disiarkan akun YouTube BNPB, Kamis (24/12/2020).

Doni mengatakan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker pada hari ini menurun dibandingkan pada awal November 2020.

Baca juga: Melihat Pohon Natal Protokol Kesehatan di Surabaya, Dihiasi Masker hingga Hand Sanitizer

Ia mengatakan, pada minggu pertama November 2020, tingkat kepatuhan menggunakan masker berada pada angka 86,17 persen sebelum terus menurun hingga angka 81,06 persen pada minggu terakhir November 2020.

Tingkat kepatuhan masker sempat meningkat pada 6 Desember 2020 menjadi 81,65 persen tapi kembali turun pada hari ini menjadi 80,34 persen.

Tingkat kepatuhan dalam menjaga jarak, lanjut Doni, juga menurun dari 81,87 persen pada 1 November 2020 menjadi 76,87 persen pada hari ini.

"Puncak penurunan ini berada pada tanggal 22 November yaitu 53,57 persen, itu berada pada titik terendah, kemudian naik kembali tingkat kepatuhannya," kata Doni.

Doni pun kembali mengingatkan pentingnya menggunakan masker dan menjaga jarak agar tidak tertular Covid-19 yang menyebar melalui aerosol.

Baca juga: Pelanggar Protokol Kesehatan di Purbalingga Disanksi Masuk Keranda Mayat

Doni juga meminta publik untuk mengingatkan satu sama lain agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan.

"Tantangan kita ke depan dan juga hari ini adalah bagaimana kita secara kolektif bisa mengajak seluruh orang yang ada di sekitar kita patuh kepada protokol kesehatan, ini kunci utama, tidak ada lagi yang lain," ujar Doni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com