Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PAN Nilai Reshuffle Kabinet Dilakukan di Saat yang Tepat

Kompas.com - 23/12/2020, 20:46 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat dilaksanakan jika melihat usia kabinet yang lebih dari setahun.

PAN pun menghormati pergantian menteri baru tersebut karena merupakan hak prerogatif Presiden.

"Secara umum kami menghormati hak prerogatif Presiden untuk mengganti kabinet. Ini juga sudah lebih dari satu tahun masa kabinet bekerja dan sudah bisa dinilai dan dievaluasi Presiden," ujar Saleh kepada Kompas.com, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Reshuffle 6 Menteri, Demokrat Nilai Pemerintah Ingin Kembalikan Kepercayaan Publik

Selain itu, PAN juga mengapresiasi dan menghormati keputusan Presiden Jokowi yang memilih dan menunjuk enam orang yang menjadi menteri baru tersebut.

Apresiasi kepada menter karena membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

"Enam orang menteri-menteri baru yang akan memperkuat komposisi kabinet Indonesia Maju diharapkan dapat bekerja dengan baik, menunjukkan loyalitas, dedikasi, dan totalitas untuk bekerja bagi kemajuan bangsa dan negara," kata dia.

Diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan enam menteri baru di kabinet Indonesia Maju pada Selasa (23/12/2020).

Baca juga: Soal 6 Menteri Baru, PKB: Profilnya Lebih Banyak Kerja Ketimbang Bicara

Keenam menteri baru tersebut adalah Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan EKonomi Kreatif, Budi Gunawan Sadikin sebagai Menteri Kesehatan.

Kemudian, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

Mereka semua telah resmi dilantik pada Rabu (23/12/2020) pagi di Istana Negara, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com