Serah Terima Jabatan Mensos, Ini Pesan Muhadjir Effendy untuk Risma

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan sejumlah pesan kepada Tri Rismaharini.

Pesan tersebut disampaikan dalam acara serah terima jabatan dari Muhadjir yang menjabat sebagai Menteri Sosial Ad Interim kepada Tri Rismharini sebagai Menteri Sosial yang baru, Rabu (23/12/2020).

Muhadjir meminta Risma untuk membangkitkan rasa percaya diri seluruh jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) karena kementerian tersebut memiliki peranan penting di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Baca juga: Serahkan Jabatan Mensos ke Risma, Muhadjir Sebut Prioritas Kemensos Pemutakhiran Data

"Untuk jangka pendek harus bisa membangkitkan rasa percaya diri dari seluruh jajaran Kemensos, tak boleh mengalami demoralisasi," ujar Muhadjir.

"Harus bangkit karena tumpuan harapan rakyat Indonesia menghadapi Covid-19 berada di tangan Kemensos," lanjut dia.

Muhadjir pun percaya bahwa Risma telah memiliki pengalaman, terutama selama menjabat Wali Kota Surabaya.

Menurut Muhadjir, dengan pengamalaman sebagai kepala daerah Risma sangat menguasai masalah sosial.

Salah satunya hal fenomenal yang pernah dilakukannya adalah menutup lokasi prostitusi ilegal terbesar di Asia Tenggara Dolly, yang berada di Surabaya, Jawa Timur.

"Saya berharap banyak kehadiran beliau di Kemensos akan betul-betul memberikan suasana yang lebih baik. Kalau selama ini Kemensos sudah baik, saya berharap jadi lebih baik lagi," kata dia.

Oleh karena itu, Muhadjir pun meyakini bahwa Risma merupakan orang yang tepat untuk berada di Kemensos.

Di samping itu, Muhadjir juga berpesan tentang pentingnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang harus dilakukan Kemensos.

"Yang tidak kalah penting adalah yang menjadi program prioritas Kemensos adalah segera melakukan pemutakhiran DTKS," kata Muhadjir dalam acara serah terima tersebut.

Muhadjir mengatakan, pemutakhiran DTKS perlu dilakukan untuk mendukung target zero poverty.

Dengan demikian, reformasi tata kelola DTKS dalam jangka waktu 2020-2024 pun menjadi suatu keharusan.

Baca juga: Risma: Saya Masih Kaget karena Masih Merasa Wali Kota Surabaya

"Sebagai langkah awal yang akan dilakukan yaitu inventarisasi data dan sistem pendataan lintas kementerian/lembaga," ucap dia.

Adapun serah terima jabatan dilakukan Muhadjir yang menjadi Menteri Sosial Ad Interim menggantikan Juliari Batubara yang menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat korupsi dana bantuan sosial.