Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Mayoritas Warga Belum Yakin Mau Terima Vaksin Covid-19

Kompas.com - 22/12/2020, 14:16 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis survei terkini tentang kepercayaan publik nasional pada vaksin dan vaksinasi Covid-19, Selasa (22/12/2020).

Melalui survei tersebut, SMRC menyatakan, mayoritas warga belum mantap untuk melakukan vaksin Covid-19. Survei dilakukan terhadap 1.202 responden yang dipilih secara acak.

Baca juga: Menko PMK Sebut Vaksinasi Covid-19 Belum Bisa Awal Tahun 2021

Wawancara dilakukan melalui telepon pada 16-19 Desember 2020. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error sekitar 2,9 persen.

Manajer Kebijakan Publik SMRC Tati Wardi menyebut, 40 persen responden menyatakan pikir-pikir dan 17 persen responden menyatakan tidak akan melakukan vaksin.

Hanya 37 persen responden yang menyatakan secara tegas bersedia melakukan vaksin.

"Mayoritas warga tidak mantap mau divaksin dan ini perlu menjadi perhatian pemerintah," kata Tati.

Sementara itu, mereka yang sangat percaya dan percaya dengan keamanan vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah yaitu 56 persen.

 

Mereka yang tidak percaya 23 persen dan lainnya tidak berpendapat.

Baca juga: Jokowi Harap Vaksinasi Covid-19 Munculkan Kepercayaan pada Penanganan Pandemi

Efektivitas vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah untuk membentuk imunitas tubuh dipercayai oleh 55 persen responden, yang tidak percaya 21 persen, dan 24 persen tidak berpendapat.

"Keamanan dan efektivitas vaksin adalah faktor penting yang dipertimbangkan warga untuk melakukan vaksinasi. Maka sosialisasi vaksin itu aman dan efektif harus ditingkatkan," ujar Tati.

Baca juga: Bantu Vaksinasi Covid-19, Polri Kerahkan 9.668 Tenaga Medis hingga 622 Faskes

Menurut dia, berdasarkan survei SMRC pada 30 September-3 Oktober, tokoh yang paling dipercaya untuk menjelaskan pencegahan Covid-19 yaitu dokter (71,5 persen), diikuti presiden (8,6 persen) dan tokoh agama (4,5 persen).

"Utamakan otoritas kesehatan seperti dokter dan ahli virus untuk penerangan ini karena warga lebih percaya pada mereka," ujar dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com