Risma, Sandiaga, dan Tanda-tanda Reshuffle Kabinet

Kompas.com - 21/12/2020, 06:55 WIB
Tri Rismaharini (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan). DOK. PEMKOT SURABAYA/ KOMPAS.COM/ NABILLA TASHANDRA Tri Rismaharini (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan).

PERTENGAHAN Juni 2020, Presiden Joko Widodo menunujukkan kemarahannya kepada sejumlah menteri. Banyak yang mengira akan ada perombakan kabinet atau reshuffle menyusul kemarahan Presiden. Namun, tak ada apa-apa.

Konon, reshuffle memperhitungkan Pilpres 2024. Benarkah?

Pertanyaan ini memang mengganjal. Mengapa kemarahan Presiden kala itu tidak diikuti perombakan menteri kabinet.

Saya kutip kembali pernyataan Presiden yang disampaikan dengan nada marah merespons lambannya langkah sejumlah menteri dalam menangani pandemi Covid-19.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini, bapak/ibu tidak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan," kata Presiden Jokowi kala memberikan arahan pada rapat terbatas di Istana Negara, 18 Juni 2020.

"Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu," kata Jokowi lagi.

Pernyataan Presiden itu direkam dalam sebuah video yang baru tersebar ke publik 10 hari kemudian, yakni pada 28 Juni 2020.

Banyak kalangan bertanya. Berbagai talkshow televisi membahasnya. Apa yang terjadi, kenapa tak diganti?

Beban berat mengurus berbagai persoalan di awal Pandemi disertai dengan rencana Pilkada yang menantang di tengah terus meningkatnya wabah ditengarai menjadi sebagian alasan tak dilangsungkannya reshuffle.

Risma dan Sandiaga

Tapi saat ini kondisinya berbeda. Pilkada serentak sudah selesai meski penanganan pandemi masih penuh dengan tantangan di sana sini.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X