Risma, Sandiaga, dan Tanda-tanda Reshuffle Kabinet

Kompas.com - 21/12/2020, 06:55 WIB
Tri Rismaharini (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan). DOK. PEMKOT SURABAYA/ KOMPAS.COM/ NABILLA TASHANDRA Tri Rismaharini (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan).

PERTENGAHAN Juni 2020, Presiden Joko Widodo menunujukkan kemarahannya kepada sejumlah menteri. Banyak yang mengira akan ada perombakan kabinet atau reshuffle menyusul kemarahan Presiden. Namun, tak ada apa-apa.

Konon, reshuffle memperhitungkan Pilpres 2024. Benarkah?

Pertanyaan ini memang mengganjal. Mengapa kemarahan Presiden kala itu tidak diikuti perombakan menteri kabinet.

Saya kutip kembali pernyataan Presiden yang disampaikan dengan nada marah merespons lambannya langkah sejumlah menteri dalam menangani pandemi Covid-19.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini, bapak/ibu tidak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan," kata Presiden Jokowi kala memberikan arahan pada rapat terbatas di Istana Negara, 18 Juni 2020.

"Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu," kata Jokowi lagi.

Pernyataan Presiden itu direkam dalam sebuah video yang baru tersebar ke publik 10 hari kemudian, yakni pada 28 Juni 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Banyak kalangan bertanya. Berbagai talkshow televisi membahasnya. Apa yang terjadi, kenapa tak diganti?

Beban berat mengurus berbagai persoalan di awal Pandemi disertai dengan rencana Pilkada yang menantang di tengah terus meningkatnya wabah ditengarai menjadi sebagian alasan tak dilangsungkannya reshuffle.

Risma dan Sandiaga

Tapi saat ini kondisinya berbeda. Pilkada serentak sudah selesai meski penanganan pandemi masih penuh dengan tantangan di sana sini.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Padankan Data PBI-JK dengan NIK, Mensos Risma Ajak Pemda Proaktif

Padankan Data PBI-JK dengan NIK, Mensos Risma Ajak Pemda Proaktif

Nasional
UPDATE 27 September: 40.270 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: 40.270 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sejumlah Tokoh Deklarasikan Agama-agama Indonesia yang Adil dan Damai

Sejumlah Tokoh Deklarasikan Agama-agama Indonesia yang Adil dan Damai

Nasional
Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Nasional
UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

Nasional
Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Nasional
Patung Sejarah G302/PKI Dibongkar, Kostrad: Permintaan Mantan Pangkostrad demi Ketenangan Lahir Batin

Patung Sejarah G302/PKI Dibongkar, Kostrad: Permintaan Mantan Pangkostrad demi Ketenangan Lahir Batin

Nasional
SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

Nasional
Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Nasional
BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

Nasional
DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi soal Keserentakan Pemilu 2024

DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi soal Keserentakan Pemilu 2024

Nasional
Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Nasional
Eks Anggota KPPS Gugat Keserentakan Pemilu, Ini Tanggapan DPR

Eks Anggota KPPS Gugat Keserentakan Pemilu, Ini Tanggapan DPR

Nasional
KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

Nasional
Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK 'By Design'

Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK "By Design"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.