Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Risma, Sandiaga, dan Tanda-tanda Reshuffle Kabinet

Kompas.com - 21/12/2020, 06:55 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PERTENGAHAN Juni 2020, Presiden Joko Widodo menunujukkan kemarahannya kepada sejumlah menteri. Banyak yang mengira akan ada perombakan kabinet atau reshuffle menyusul kemarahan Presiden. Namun, tak ada apa-apa.

Konon, reshuffle memperhitungkan Pilpres 2024. Benarkah?

Pertanyaan ini memang mengganjal. Mengapa kemarahan Presiden kala itu tidak diikuti perombakan menteri kabinet.

Saya kutip kembali pernyataan Presiden yang disampaikan dengan nada marah merespons lambannya langkah sejumlah menteri dalam menangani pandemi Covid-19.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini, bapak/ibu tidak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan," kata Presiden Jokowi kala memberikan arahan pada rapat terbatas di Istana Negara, 18 Juni 2020.

"Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu," kata Jokowi lagi.

Pernyataan Presiden itu direkam dalam sebuah video yang baru tersebar ke publik 10 hari kemudian, yakni pada 28 Juni 2020.

Banyak kalangan bertanya. Berbagai talkshow televisi membahasnya. Apa yang terjadi, kenapa tak diganti?

Beban berat mengurus berbagai persoalan di awal Pandemi disertai dengan rencana Pilkada yang menantang di tengah terus meningkatnya wabah ditengarai menjadi sebagian alasan tak dilangsungkannya reshuffle.

Risma dan Sandiaga

Tapi saat ini kondisinya berbeda. Pilkada serentak sudah selesai meski penanganan pandemi masih penuh dengan tantangan di sana sini.

Ada faktor tambahan lain yang bisa jadi menguatkan disegerakanya reshuffle, yaitu para “jagoan survei”. Ada sejumlah tokoh yang namanya biasa bertengger di daftar survei.

Ada sosok Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang masa jabatannya akan segera berakhir.

Risma akan mengakhiri jabatannya selama 2 periode memimpin Surabaya pada Februari 2021 nanti.

Namanya disebut-sebut sebagai kandidat kuat orang baru di kabinet menggantikan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang tersandung kasus dugaan korupsi bansos.

Ditanya soal ini, Risma mengatakan, ia tak pernah meminta jabatan. Menurutnya, memegang amanat itu amatlah berat.

Ia menyerahkan keputusan kepada kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bila nanti diminta Presiden duduk di kursi kabinet.

Ia juga akan salat istikharah, meminta ketetapan hati kepada Tuhan atas sejumlah pilihan yang ada.

"Nanti dilihat dulu, istikharah bisa apa tidak? Nanti iya iya, tapi ternyata tidak bisa gimana," katanya di rumah dinasnya, Jalan Sedap Malam, Surabaya, Senin (14/12/2020).

Sebelumnya, saya beberapa kali mewawancarai Risma. Saat ditanya soal jabatan selanjutnya pasca-lengser sebagai wali kota, Risma selalu tegas menjawab, amanat itu berat. Dan tidak membuka jawaban lain.

Selain Risma, ada pula nama Sandiaga Salahuddin Uno. Calon Wakil Presiden 2019 lalu ini sampai saat ini belum memiliki panggung.

Padahal, sama seperti Rism, namanya selalu muncul sebagai “jagoan survei”.

Sebagai petinggi Partai Gerindra, Sandiaga dinilai sangat masuk akal menggantikan kader Gerindra Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga tersandung kasus korupsi.

Meski disebut-sebut sebagai kandidat kuat menteri baru, namun tak mudah bagi Risma atau Sandi untuk dicalonkan.

Meski Risma dan Juliari sama-sama kader PDI-P, tapi mereka beda kubu.Demikian diungkapkan Burhanuddin Muhtadi, peneliti dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.

"Ari (Juliari) Batubara, ini kan sosok yang berasal dari Puan (Maharani, Ketua DPR). Sementara ada juga faktor asal Ari dari Sumatera Utara, suku Batak. Saya pikir untuk mengganti akan dipertimbangkan faktor-faktor ini oleh Presiden," kata Burhanuddin kepada saya di Program AIMAN yang tayang setiap Senin pukul 20.00.

"Sementara untuk Sandi, bisa jadi karakternya tidak tepat berada di bidang kelautan dan perikanan. Itu bisa menjadi hambatan,” tambah Burhanuddin.

Akankah perombakan kabinet kali ini akan banyak mengundang kejutan? Kita tunggu dan cermati yang kabarnya sudah di depan mata!

Saya Aiman Witjaksono...
Salam!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com