Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Usul Pedagang Pasar hingga Buruh Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 18/12/2020, 17:47 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengusulkan agar penggerak ekonomi kelas bawah masuk daftar prioritas peserta vaksinasi Covid-19 setelah tenaga medis.

Adapun, pelaku perekonomian kelas bawah yang pantas diprioritaskan meliputi pedagang pasar, pramuniaga atau pelayan toko, dan buruh.

"Setelah tenaga medis, pedagang pasarlah yang harus disuntik vaksin itu. Karena apa? Karena, pedagang pasar memiliki posisi sangat strategis," ujar Muhadjir dalam webinar bertajuk "Vaksinasi Covid-19 Negara dan Rakyat Siap?" pada Jumat (18/12/2020).

Baca juga: Satgas: Vaksin Covid-19 Hanya Salah Satu Perlindungan, Protokol Kesehatan Jangan Ditinggal

Muhadjir menjelaskan, setidaknya terdapat dua peran strategis yang dimiliki pedagang pasar.

Pertama, pedagang pasar mempunyai pekerjaan yang sangat riskan tertular dari pembeli.

Kedua, pedagang pasar juga berpotensi menjadi penyebar virus corona kepada pembeli.

Karena itu, dalam konteks prioritas vaksinasi Covid-19, Muhadjir menilai, pedagang pasar perlu diutamakan karena mempunyai peran yang krusial dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Kemarin, pedagang pasar saya usulkan gratis dan Presiden sangat setuju," kata Muhadjir.

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Ada Kekhawatiran soal Kehalalan Vaksin Covid-19

Selain pedagang pasar, Muhadjir juga menginginkan pramuniaga masuk daftar peserta prioritas.

Alasannya, karena pramuniaga mempunyai peran penting untuk memberikan rasa percaya diri kepada para konsumennya.

Di mana konsumen tersebut umumnya berasal dari masyarakat kelas menangah yang selama ini enggan menbelanjakan uangnya akibat situasi pandemi.

"Agar dia (masyarakat kelas menangah) mau belanja yang selama ini ketakutan," ucap Muhadjir.

Baca juga: BPOM: Vaksin Bukan Satu-satunya Cara untuk Memutus Mata Rantai Covid-19

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com