Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Acara Innovative Goverment Award Tahun 2020, Kemendagri: 245 Daerah Masuk Kategori Kurang Inovatif

Kompas.com - 18/12/2020, 13:38 WIB
Sania Mashabi,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar acara pemberian penghargaan Innovative Goverment Award Tahun 2020.

Pemberian penghargaan itu diberikan melalui tahapan penjaringan yang sejak 14 Mei 2020 melalui aplikasi indeks inovasi daerah Kementerian Dalam Negeri.

"Aplikasi ini adalah aplikasi yang dibuat khusus dalam rangka penilaian indeks inovasi daerah, dapat dilihat secara transparan oleh semua pihak," kata Kepala Balitbang Kemendagri Agus Fatoni dalam acara pemberian penghargaan yang disiarkan secara daring, Jumat (18/12/2020).

Hasilnya ada 195 pemerintah daerah dengan predikat sangat inovatif, terdiri dari 21 provinsi, 131 kabupaten dan 43 kota.

Baca juga: Partisipasi Pemilih di Pilkada 75,83 Persen, Mendagri: Penghitungan Masih Bergerak

Kemudian ada 44 pemerintah daerah dengan predikat inovatif yang terdiri dari tiga provinsi, 30 kabupaten dan 11 kota.

Sementara 245 pemerintah daerah masuk kategori kurang inovatif, yang terdiri dari 10 provinsi, 199 kabupaten dan 36 kota.

"Serta 58 pemerintah daerah dengan kategori tidak dapat dinilai atau disclaimer yang terdiri dari 55 kabupaten dan tiga kota karena tidak melakukan inputing data," ujar dia.

Agus mengatakan partisipasi pemerintah daerah dalam ajang pengharaan ini cenderung naik dibanding tahun sebelumnya.

Adapun persentasenya sebesar 89,3 persen atau 484 daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 34 daerah atau 100 persen.

Baca juga: Mendagri Sebut Kepatuhan Masyarakat Terkait Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Relatif Tinggi

Kemudian pemerintah daerah kabupaten sebanyak 360 daerah atau 86,7 persen dan pemerintah kota sebanyak 90 daerah atau 96,7 persen.

Jumlah inovasi yang terlaporkan sebanyak 14.897 atau meningkat sebesar 85 persen dari tahun sebelumnya tahun 2019 yakni sebesar 8.014 inovasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com