Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Janji Pemerintah Berikan Vaksin Covid-19 Terbaik untuk Rakyat...

Kompas.com - 18/12/2020, 10:20 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah memutuskan untuk menggratiskan vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Keputusan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Rabu (16/12/2020) ini disambut baik oleh rakyat.

Sebab, sebelumnya, berbagai kalangan ramai-ramai mengkritik rencana pemerintah membuat dua skema vaksinasi, yakni vaksin program atau gratis, dan mandiri atau berbayar.

Namun demikian, dalam keterangannya, Jokowi tak menyebutkan secara pasti jenis vaksin yang akan diberikan ke masyarakat.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito juga belum mau mengungkapnya. Wiku hanya mengatakan, vaksin yang akan diberikan pemerintah ke masyarakat secara gratis adalah yang terbaik.

"Jika nanti program vaksinasi akan dijalankan pada tahun 2021, pemerintah memastikan vaksin yang digunakan adalah vaksin yang terbaik bagi masyarakat Indonesia," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/12/2020).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Gratis, Penggunaannya Tunggu Izin BPOM dan Sertifikasi Halal MUI

Wiku menyebut, digratiskannya vaksin Covid-19 untuk seluruh masyarakat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin aksesibilitas warga terhadap vaksin.

Dengan semakin mudahnya akses vaksin, maka diharapkan herd immunity atau kekebalan komunitas terhadap virus corona dapat dicapai lebih cepat. Dengan demikian, pandemi diharapkan lebih cepat berakhir.

Wiku mengatakan, lantaran jumlah penduduk Indonesia merupakan yang terbesar keempat di dunia, pemberian vaksin ke rakyat Indonesia juga dapat berkontribusi besar dalam menciptakan herd immunity global.

Bertahap

Namun demikian, dengan besarnya jumlah penduduk itu, vaksinasi akan dilakukan pemerintah secara bertahap.

"Pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menyelenggarakan program vaksinasi," katanya.

Menurut Wiku, vaksin kini tengah dikaji keamanannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Vaksin akan dinyatakan aman dan efektif setelah BPOM mengeluarkan emergency use authorization atau otorisasi penggunaan darurat.

Baca juga: Ramai soal Penerima Vaksin Gratis Covid-19 Harus Jadi Peserta BPJS Aktif, Benarkah?

Bersamaan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang memastikan kehalalan vaksin. MUI akan mengeluarkan sertifikat kehalalan seandainya vaksin terbukti halal.

Pemerintah pun masih menunggu hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh BPOM dan MUI.

"Program vaksinasi akan diselenggarakan secara bertanggung jawab dan tetap mematuhi tahapan-tahapan pengembangan vaksin, sehingga nantinya vaksin yang digunakan itu betul-betul aman dan berhasiat bagi masyarakat," kata dia.

Menurut Wiku, mengembangkan vaksin dalam waktu yang sangat singkat bukalah hal mudah. Hadirnya vaksin pun diharapkan dapat memperkuat perisai masyarakat terhadap virus corona.

Presiden Jokowi, kata Wiku, telah menginstruksikan seluruh instansi, baik pusat maupun daerah, untuk memprioritaskan program vaksinasi ini.

Komunikasi publik terkait hal ini pun diharapkan dapat berjalan dengan baik dan terstruktur.

"Hindari membuat asumsi atau pernyataan yang bersifat kontra produktif dengan tujuan program vaksinasi," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Masih Tunggu Hasil Kajian BPOM dan MUI soal Vaksin Covid-19

Bersamaan dengan itu, masyarakat diminta tetap menjaga kedisiplinan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Pastikan keamanan

Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan meminta pemerintah fokus pada empat hal ke depan.

Pertama, keamanan seluruh vaksin Covid-19. Vaksin harus dbetul-betul dipastikan aman dan tidak menimbulkan akibat buruk bagi penggunanya

Kedua, kualitas dan efektivitas vaksin. Pemerintah diminta memastikan bahwa vaksin manjur dan mampu membentuk antibodi manusia dengan baik.

Kemudian, pemerintah diminta untuk memperhatikan isu aksesibilitas agar semua masyarakat mendapatkan vaksin.

Selanjutnya, terkait jangkauan vaksin, Ede menyebut pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah agar vaksin Covid-19 dapat menjangkau semua umur.

"Vaksin itu seharusnya untuk semua umur kan. Karena semua umur berisiko. Jadi bukan ini vaksin diuji coba untuk kelompok usia 18-59 tahun misalnya. Lah terus yang di bawah 18 bagaimana, di atas 60 bagaimana, kan begitu," kata Ede saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/12/2020).

"Isu berikutnya adalah vaksinnya mana, betul-betul aman dan berkualitas, plus isu aksesnya sudah disiapkan, akses keuangan sudah tidak ada masalah, bagaimana distribusinya supaya semua orang dapat," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com