Ada 4.250 Dugaan Pelanggaran, Bawaslu: Pilkada Belum Seperti yang Kita Harapkan

Kompas.com - 17/12/2020, 21:57 WIB
Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo di Hotel Pullman, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Kamis (28/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comAnggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo di Hotel Pullman, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Kamis (28/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, hingga 12 Desember 2020, tercatat ada 4.250 dugaan pelanggaran selama pilkada.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.194 dugaan pelanggaran merupakan hasil temuan jajaran Bawaslu. Sedangkan 1.056 lainnya berasal dari laporan masyarakat.

"Ini tentu menjadi catatan kita bahwa Pilkada kita ternyata ini belum menjadi pilkada yang sesungguhnya kita harapkan, pilkada yang jujur, adil," kata Ratna dalam sebuah diskusi daring, Kamis (17/12/2020).

Baca juga: Ada Rekomendasi yang Tak Ditindaklanjuti KPU, Ini Saran Bawaslu

 

Ratna mengatakan, dari ribuan dugaan pelanggaran tersebut, yang paling tinggi adalah pelanggaran hukum lainnya seperti netralitas aparatur sipil negara (ASN). Dugaan pelanggaran jenis ini jumlahnya mencapai 1.459.

Tingginya dugaan pelanggaran netralitas ASN dinilai tidak lepas dari banyaknya calon kepala daerah petahana.

Dari 270 daerah yang menggelar pilkada, terdapat 230 calon yang berlatar belakang sebagai petahana.

Baca juga: Bawaslu: Perolehan Suara Calon Tunggal di Pilkada 2020 Mendominasi di 25 Kabupaten/Kota

 

Ratna melanjutkan, dugaan pelanggaran lain yang jumlahnya cukup tinggi yakni pelanggaran administrasi. Angka pelanggaran terkait hal ini mencapai 1.262.

Menurut Ratna, setidaknya ada tiga jenis pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi. Pertama, ihwal tata cara, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan tahapan pemilihan.

Kedua, pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terhadap perbuatan politik uang. Ketiga, pelanggaran yang berkaitan dengan penggantian pejabat selama tahapan Pilkada dan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Yang sanksinya adalah diskualifikasi," ujar Ratna.

Baca juga: Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada Dinilai sebagai Anomali Demokrasi

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X