Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19: Hindari Membuat Asumsi yang Kontraproduktif dengan Tujuan Vaksinasi

Kompas.com - 17/12/2020, 18:14 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta tak ada pihak yang membuat asumsi atau pernyataan yang bertentangan dengan tujuan vaksinasi Covid-19 secara gratis.

Salah satu yang terpenting dari program vaksinasi, kata dia, adalah komunikasi publik yang baik dan terstruktur.

"Hindari membuat asumsi atau pernyataan yang bersifat kontraproduktif dengan tujuan program vaksinasi," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/12/2020).

Wiku mengaku, digratiskannya vaksinasi Covid-19 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin aksesibilitas vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Baca juga: BPOM: Aspek Keamanan Vaksin Covid-19 Sudah Baik, Tunggu Uji Aspek Efektivitas

Dengan semakin mudahnya akses vaksin, diharapkan herd immunity atau kekebalan imunitas dapat dicapai lebih cepat.

Presiden Joko Widodo pun, kata Wiku, telah menginstruksikan seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menindaklanjuti vaksinasi sebagai program prioritas.

"Hal ini merupakan langkah penting yang dicapai pemerintah dalam memberikan perlindungan warga negara demi tercapainya kekebalan kolektif di Indonesia," ujarnya.

Wiku menyebut, lantaran jumlah penduduk Indonesia adalah yang terbesar keempat di dunia, pemberian vaksin diharapkan dapat berkontribusi besar dalam menciptakan herd immunity secara global.

Baca juga: Meski Gratis, Pemerintah Wajib Pastikan Vaksin Covid-19 Berkualitas

Namun demikian, dengan besarnya jumlah penduduk itu, vaksinasi akan dilakukan pemerintah secara bertahap. Menurut Wiku, pemerintah tak ingin terburu-buru dalam menyelenggarakan program vaksinasi.

Hingga saat ini pun pemerintah belum menyampaikan jenis vaksin yang akan diberikan secara gratis. Wiku hanya menyebut, vaksin yang akan digunakan adalah yang terbaik bagi masyarakat.

"Program vaksinasi akan diselenggarakan secara bertanggung jawab dan tetap mematuhi tahapan-tahapan pengembangan vaksin, sehingga nantinya vaksin yang digunakan itu betul-betul aman dan berhasiat bagi masyarakat," katanya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggratiskan vaksin Covid-19.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Gratis, IDI Siap Bantu Sosialisasi

Semula, dirancang dua skema vaksinasi, yakni vaksin subsidi atau gratis, dan mandiri atau berbayar. Rencana ini pun mendapat kritikan dari berbagai kalangan dan masyarakat umum.

Keputusan penggratisan vaksin diumumkan pada Rabu (16/12/2020) oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Jokowi, langkah tersebut diambil setelah pihaknya menerima banyak masukan dari masyarakat dan menghitung ulang keuangan negara.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

"Sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com