Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: 24 Persen Warga Tak Mencoblos di Pilkada, Sebagian Khawatir Tertular Covid-19

Kompas.com - 17/12/2020, 16:03 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei lembaga penelitian Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menemukan, 24 persen responden tidak menggunakan hak pilih mereka di hari pencoblosan Pilkada, 9 Desember 2020. Sementara, yang menggunakan hak pilih sebesar 76 persen.

Mereka yang memutuskan tidak menggunakan hak pilih punya sejumlah alasan. Di antaranya, khawatir terhadap penularan Covid-19.

"Yang takut corona maka tidak ikut memilih itu hanya sekitar 6 persen dari populasi pemilih di daerah Pilkada ini," kata Peneliti SMRC, Saidiman Ahmad, dalam rilis survei secara virtual, Kamis (17/12/2020).

Saidiman merinci, dari 24 persen responden yang tidak ikut memilih, 47 persen di antaranya beralasan sedang di luar kota. Sementara, yang mengaku khawatir tertular atau menularkan virus corona sebesar 24 persen.

Baca juga: Survei SMRC: Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2020 Tinggi Meski di Tengah Pandemi

Sisanya, 4 persen responden tidak memilih karena menilai calon tidak meyakinkan, 3 persen responden sakit, dan 2 persen menganggap Pilkada tidak penting.

Saat ditanya tentang kekhawatiran terhadap penularan Covid-19 saat pencoblosan Pilkada, yang menyatakan sangat dan cukup khawatir sebanyak 72 persen.

Responden yang menyatakan kurang khawatir 12 persen, dan yang mengaku tidak khawatir 14 persen.

Meski tingkat kekhawatiran warga pada penularan virus corona cukup tinggi, kata Saidiman, mereka percaya bahwa pemilih akan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di tempat pemungutan suara (TPS).

Baca juga: Bawaslu Temukan 1.056 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada

Namun, mereka yang punya kekhawatiran tinggi umumnya memilih tak datang saat hari pemungutan suara.

"Tingkat partisipasi nampak berhubungan dengan kekhawatiran terhadap Covid-19. Semakin khawatir warga tertular Covid-19, semakin rendah partisipasinya," ujar dia.

Secara demografi, survei menemukan bahwa tingkat partisipasi pemilih di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan.

Sebesar 53,6 persen warga yang datang ke TPS berasal dari desa, sementara 46,4 persen tinggal di kota.

Baca juga: Quick Count LSI Denny JA di Pilkada Tasikmalaya Meleset, Akademisi: LSI Harus Jelaskan ke Publik

Dari segi pendidikan, masyarakat yang berpendidikan rendah cenderung menggunakan hak pilih mereka. Sekitar 31,8 persen pemilih yang datang ke TPS berpendidikan SD, 17,7 persen SLTP, 36,2 persen SLTA, dan 14,3 persen perguruan tinggi

"Tingginya tingkat partisipasi cenderung dari keluarga yang kurang khawatir dengan Covid dan warga tersebut cenderung dari pedesaan dan kurang berpendidikan. Kemungkinan informasi tentang bahaya Covid-19 kurang kuat pada mereka," kata Saidiman.

Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada 9-12 Desember 2020. Survei melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak dan diwawancara melalui telepon.

Adapun margin of error dari penelitian ini sebesar 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com