Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Perbaiki Data Calon Penerima Vaksin Covid-19 Gratis

Kompas.com - 17/12/2020, 11:31 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mengapresiasi langkah pemerintah yang akhirnya memutuskan layanan vaksinasi Covid-19 bakal diberikan secara gratis bagi seluruh kalangan masyarakat.

Namun, Saleh mengingatkan pemerintah agar memperbaiki data-data masyarakat yang menjadi target penerima vaksin. Ia meminta distribusi vaksin merata di seluruh Tanah Air.

"Pemerintah didesak untuk memperbaiki data-data masyarakat yang akan menjadi target sasaran. Termasuk keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin," ujar Saleh dalam keterangan pers, Kamis (17/12/2020).

Politikus PAN itu berharap setidaknya 70 persen dari populasi penduduk Indonesia mendapatkan layanan vaksinasi Covid-19 gratis.

Saleh menambahkan keakuratan data merupakan hal penting dalam pelaksanaan vaksinasi. Ia meminta pemerintah melibatkan Dukcapil, BPJS Kesehatan, BKN, BPN, hingga TNI/Polri.

Baca juga: Alasan Jokowi Putuskan Vaksin Covid-19 Digratiskan untuk Masyarakat...

"Kalau datanya sudah lengkap dan baik, pelaksanaannya tentu akan baik," tuturnya.

Sehingga, ia menyebut, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak vaksin Covid-19. Semua memiliki akses yang sama.

"Masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis," ujar Saleh.

Ketua MPR Bambang Soesatyo juga mengapresiasi keputusan pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19. Sebelumnya, pemerintah berencana membagi layanan vaksin menjadi dua, yaitu gratis dan mandiri atau berbayar.

Proporsinya 30 persen vaksin gratis dan 70 persen vaksin mandiri. Total penerima vaksin ditargetkan 107 juta orang dengan rentang usia 18-59 tahun.

Dengan kebijakan vaksin gratis, Bambang menilai pemerintah telah menghentikan potensi lahirnya oknum yang menjadikan vaksin Covid-19 sebagai lahan bisnis.

"Pernyataan tersebut (vaksin gratis) sekaligus memupus harapan dan merupakan 'lampu merah' kepada para spekulan yang hendak bermain di bisnis vaksin yang menggiurkan tersebut," ucapnya.

Baca juga: Berapa Lama Vaksin Covid-19 Melindungi Tubuh?

Presiden Joko Widodo, pada Rabu (16/12/2020) mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin Covid-19 secara menyeluruh.

Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari publik dan mengalkulasi ulang keuangan negara.

"Dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Dia pun menginstruksikan jajarannya di semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Jokowi juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.

"Sehingga, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com