Pemerintah Didesak Gratiskan Vaksin Covid-19, Ini Kata Jubir Vaksinasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmidzi mengungkapkan alasan mengapa pemerintah tidak mengratiskan sepenuhnya vaksin Covid-19.

Alasan pertama, kata Nadia, anggaran yang harus disiapkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tidak sedikit.

"Kalau melihat saja, pertumbuhan ekonomi kita ini sekarang bagaimana. Kira-kira penghasilan negara cukup tidak sih. Sementara anggaran kita untuk vaksin di 2021 saja sudah dianggarkan Rp 17 triliun. Belum kita bicara BPJS melayani orang sakit, anggarannya berapa,"  kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Epidemiolog: Untuk Kondisi Pandemi di Indonesia, Vaksin Covid-19 Sebaiknya Digratiskan Dulu

Selain anggaran vaksinasi, ada biaya yang diperlukan seperti menyiapkan rumah sakit, alat pelindung diri, dana bantuan sosial. Hal itu, kata dia, guna membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi.

Oleh karena itu, ia berujar bahwa gotong royong dari semua pihak diperlukan. Dengan alasan itu, pemerintah membuat dua skema program vaksin yaitu vaksin subsidi dan berbayar.

"Tentu vaksin mandiri atau berbayar ini kita mendorongnya ke perusahaan-perusahaan. Tujuannya agar perusahaan bisa memvaksinasi karyawannya, sehingga perusahaan itu dapat kembali jalan, dan roda ekonomi berputar lagi," jelasnya.

Kedua, ia menilai bahwa seandainya vaksin digratiskan kepada seluruh masyarakat, akan menimbulkan masalah baru dan berdampak pada terbatasnya jumlah vaksin.

Hal ini karena ada beberapa kelompok masyarakat terbilang mampu malah mendapatkan vaksin gratis.

"Jadi ini alasannya mengapa kita mendorong dengan semangat gotong royong ini semua pihak berperan serta dalam upaya keluar dari pandemi Covid-19. Kurang pas rasanya jika si mampu ini mendapatkan subsidi. Padahal, seharusnya subsidi itu digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu. Akhirnya nanti malah vaksinnya jadi terbatas," imbuh Nadia.

Kendati demikian, ia memastikan bahwa pemerintah tetap akan meregulasi soal harga vaksin mandiri tersebut agar tidak terlalu mahal di masyarakat.

Nadia menambahkan, pemerintah juga terus memastikan efektivitas vaksin Covid-19 baik dalam program vaksin subsidi maupun vaksin mandiri.

Baca juga: Epidemiolog: Meski Gratis, Herd Immunity Tak Akan Tercapai jika Masyarakat Tak Mau Divaksin

"Banyak hal yang kita pertimbangkan. Bukan hanya karena ini pandemi maka semua harus digratiskan," ucapnya.

Meski begitu, Nadia juga mengaku tetap menerima usulan dari ahli epidemiologi terkait vaksin gratis ke seluruh masyarakat.

Ia mengaku mendengarkan semua pihak dalam usulan ke pemerintah terutama soal vaksinasi Covid-19. Akan tetapi, kata dia, ada baiknya jika semua pihak juga memahami berbagai pertimbangan pemerintah dalam pengadaan vaksin.

"Tidak apa menyuarakan, tapi tetap ada baiknya kita memahami kenapa sih ada vaksin mandiri dan vaksin subsidi. Tapi kita akan kaji terus berbagai pertimbangan itu," kata Nadia.