Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI Bantah Dianggap Tolak Vaksin Covid-19 Pemerintah

Kompas.com - 14/12/2020, 12:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyebut pihaknya menolak vaksin Covid-19 program pemerintah.

Menurut Daeng, pemberitaan itu kurang tepat. Sebab, sikap PB IDI secara resmi telah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan Presiden Joko Widodo.

"Yakni untuk memberi dukungan dan apresiasi lalu saran (kepada pemerintah)," ujar Daeng dalam konferensi pers yang ditayangkan secara virtual di kanal YouTube PB IDI, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Dia melanjutkan, PB IDI juga memberikan masukan perihal pertimbangan memilih vaksin Covid-19 oleh pemerintah dan mendukung proses izin edar darurat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal yang sama juga dilakukan PB IDI saat rapat dengar pendapat bersama DPR, Kemenkes, maupun BPOM.

Selain itu, kata Daeng, pihaknya telah membentuk Tim New Normal IDI.

Tim tersebut dibentuk secara internal untuk menyosialisasikan pola hidup normal baru dan mengkampanyekan gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).

"Jadi selain kita kampanyekan 3M kami juga kampanyekan soal vaksinasi (Covid-19)," ujar Daeng.

Baca juga: Epidemiolog: Untuk Kondisi Pandemi di Indonesia, Vaksin Covid-19 Sebaiknya Digratiskan Dulu

Sebelumnya, dikutip dari pemberitaan Tribunnews.com, beredar narasi di media di sosial bahwa PB IDI menolak Vaksin Covid-19 Sinovac dari China.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 PB IDI Zubairi Djoerbanm menegaskan, IDI mendukung vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Namun ada syaratnya, yakni izin edar darurat (EUA) dari BPOM telah terbit.

"Belakangan ini ada pihak yang anggap saya atau IDI menolak vaksin. Itu anggapan yang tidak benar. Jangan salah tafsir atas ucapan saya yang sepertinya diambil sepotong-sepotong. Yang jelas, organisasi IDI mendukung vaksinasi. Tentu setelah izin edar darurat (EUA) BPOM keluar," kata Zubairi via akun resmi Twitter.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com