Kompas.com - 14/12/2020, 12:41 WIB
Ilustrasi vaksin Pfizer 90 persen efektif berdasarkan pengamatan dari sekitar 43.000 relawan di Amerika Serikat (AS), hanya 94 orang yang terkonfirmasi Covid-19, sejak pemberian dosis kedua vaksin Covid-19 atau plasebo. SHUTTERSTOCK/Blue Planet StudioIlustrasi vaksin Pfizer 90 persen efektif berdasarkan pengamatan dari sekitar 43.000 relawan di Amerika Serikat (AS), hanya 94 orang yang terkonfirmasi Covid-19, sejak pemberian dosis kedua vaksin Covid-19 atau plasebo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menanggapi pernyataan pemerintah yang berencana untuk tidak menggratiskan vaksin Covid-19 secara total.

Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan apa pun terkait vaksin ke masyarakat. Hal ini diperlukan agar jangan sampai ada dugaan pemerintah menganggap memiliki otoritas dalam pengadaan vaksin dan mengabaikan partisipasi masyarakat.

"Pemerintah harus secara jelas, clear, dan transparan kepada publik mengapa ada vaksin program dan vaksin mandiri. Ada yang gratis dan ada yang berbayar," kata Netty saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Epidemiolog: Untuk Kondisi Pandemi di Indonesia, Vaksin Covid-19 Sebaiknya Digratiskan Dulu

Ia melanjutkan, tak hanya soal vaksin program dan vaksin mandiri, pemerintah juga harus menjelaskan mengenai harga beli vaksin hingga harga per dosis yang akan dipungut dari masyarakat.

Selain itu, ia juga menyoroti agar pemerintah memperhatikan keamanan dan kapan program vaksinasi akan dilakukan.

Netty berpendapat, diperlukan komunikasi yang jelas berkaitan dengan pandemi Covid-19 termasuk dalam pengadaan vaksin.

"Pemerintah perlu belajar dari banyak pengalaman semasa pandemi. Jika komunikasi buruk, kurang tepat, dan tidak sinkron, akhirnya malah menimbulkan kegaduhan publik. Alih-alih menurunkan kurva pandemi, justru muncul public distrust terhadap pemerintah karena kesimpangsiuran vaksin," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Belum Tetapkan Harga Vaksin, Masyarakat Diminta Tunggu Pengumuman

Oleh karena itu, ia menilai bahwa terkait pengadaan vaksin, semua bergantung pada bagaimana marketing policy dari pemerintah.

Di samping itu, menurut dia pemerintah juga perlu memastikan tidak boleh terjadi sengkarut data.

"Warga yang seharusnya masuk katagori mandiri mendapat gratis, sementara yang perlu dibantu malah tidak memperoleh haknya. Persoalan data menjadi masalah klasik di negeri ini," ucapnya.

Selain itu, kata dia, jika nantinya ada vaksinasi massal, pelaksanaannya harus menjunjung tinggi asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Dubes RI untuk UEA: Yakin dengan Vaksin Covid-19, Insya Allah Sehat dan Kembali Normal

Ia menilai bahwa setiap warga berhak atas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, Netty mendorong agar aplikasi satu data vaksin dapat disiapkan dengan baik oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Harus memastikan seluruh rakyat terdata dengan baik sehingga tidak ada satu pun warga yang tertinggal," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Nasional
Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X