Ada Vaksin Covid-19 Berbayar dan Gratis, Pemerintah Diminta Transparan

Kompas.com - 14/12/2020, 12:41 WIB
Ilustrasi vaksin Pfizer 90 persen efektif berdasarkan pengamatan dari sekitar 43.000 relawan di Amerika Serikat (AS), hanya 94 orang yang terkonfirmasi Covid-19, sejak pemberian dosis kedua vaksin Covid-19 atau plasebo. SHUTTERSTOCK/Blue Planet StudioIlustrasi vaksin Pfizer 90 persen efektif berdasarkan pengamatan dari sekitar 43.000 relawan di Amerika Serikat (AS), hanya 94 orang yang terkonfirmasi Covid-19, sejak pemberian dosis kedua vaksin Covid-19 atau plasebo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menanggapi pernyataan pemerintah yang berencana untuk tidak menggratiskan vaksin Covid-19 secara total.

Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan apa pun terkait vaksin ke masyarakat. Hal ini diperlukan agar jangan sampai ada dugaan pemerintah menganggap memiliki otoritas dalam pengadaan vaksin dan mengabaikan partisipasi masyarakat.

"Pemerintah harus secara jelas, clear, dan transparan kepada publik mengapa ada vaksin program dan vaksin mandiri. Ada yang gratis dan ada yang berbayar," kata Netty saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Epidemiolog: Untuk Kondisi Pandemi di Indonesia, Vaksin Covid-19 Sebaiknya Digratiskan Dulu

Ia melanjutkan, tak hanya soal vaksin program dan vaksin mandiri, pemerintah juga harus menjelaskan mengenai harga beli vaksin hingga harga per dosis yang akan dipungut dari masyarakat.

Selain itu, ia juga menyoroti agar pemerintah memperhatikan keamanan dan kapan program vaksinasi akan dilakukan.

Netty berpendapat, diperlukan komunikasi yang jelas berkaitan dengan pandemi Covid-19 termasuk dalam pengadaan vaksin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemerintah perlu belajar dari banyak pengalaman semasa pandemi. Jika komunikasi buruk, kurang tepat, dan tidak sinkron, akhirnya malah menimbulkan kegaduhan publik. Alih-alih menurunkan kurva pandemi, justru muncul public distrust terhadap pemerintah karena kesimpangsiuran vaksin," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Belum Tetapkan Harga Vaksin, Masyarakat Diminta Tunggu Pengumuman

Oleh karena itu, ia menilai bahwa terkait pengadaan vaksin, semua bergantung pada bagaimana marketing policy dari pemerintah.

Di samping itu, menurut dia pemerintah juga perlu memastikan tidak boleh terjadi sengkarut data.

"Warga yang seharusnya masuk katagori mandiri mendapat gratis, sementara yang perlu dibantu malah tidak memperoleh haknya. Persoalan data menjadi masalah klasik di negeri ini," ucapnya.

Selain itu, kata dia, jika nantinya ada vaksinasi massal, pelaksanaannya harus menjunjung tinggi asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Dubes RI untuk UEA: Yakin dengan Vaksin Covid-19, Insya Allah Sehat dan Kembali Normal

Ia menilai bahwa setiap warga berhak atas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, Netty mendorong agar aplikasi satu data vaksin dapat disiapkan dengan baik oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Harus memastikan seluruh rakyat terdata dengan baik sehingga tidak ada satu pun warga yang tertinggal," kata dia.

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X