Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Temukan Ada Foto Idol K-pop di Kertas Suara Pilkada Kediri

Kompas.com - 09/12/2020, 17:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapati kejadian menarik pada penyelenggaraan Pilkada 2020. Salah satunya, ditemukannya surat suara yang ditempel foto anggota idol K-pop oleh pemilih.

Kejadian unik tersebut, kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin terjadi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. 

Pemilih, sebut dia, sengaja menempelkan gambar seorang anggota grup band asal Korea pada kolom kotak kosong yang ada. Diketahui, Pilkada Kediri hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal yaitu Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa.

"Foto-foto tidak tahu itu mungkin artis kali ya. Artis Korea sepertinya, saya tidak kenal soalnya," kata Afifuddin dalam Live Streaming Hasil Pengawasan Proses Pemungutan Suara di channel Youtube Bawaslu RI, Rabu (9/12/2020).

Baca juga: Bawaslu: Di Sleman, Ada TPS yang Tak Punya Bilik Khusus bagi Pemilih Bersuhu Tubuh Tinggi

Selain itu, ia juga menemukan adanya kejadian unik di mana pemilih mencontreng surat suara, bukan mencoblos. Kejadian ini, sebut Afifuddin terjadi di Jambi.

Ia menjelaskan, pemilih memang diimbau untuk membawa pulpen saat pemungutan suara.

"Hal ini untuk agar kita tidak saling pinjam pulpen, pada saat menandatangani kehadiran dan lainnya. Ternyata itu disalahpahami malah untuk mencontreng," ucap dia.

Selain itu, laporan lain dari hasil pengawasan juga mencatat adanya TPS banjir dan logistik rusak akibat cuaca buruk.

"Barusan kami dapat video dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah juga demikian. Proses penghitungan akhirnya sementara terhenti, terganggu karena adanya TPS yang roboh. Ini situasi yang kita tidak inginkan, tapi kita tidak bisa hindari," terangnya.

Baca juga: Data Sementara Bawaslu, Petugas KPPS di 1.172 TPS Terpapar Covid-19

Selain kejadian unik, dan bencana yang melanda sejumlah daerah pada Pilkada 2020, Afifuddin juga melaporkan adanya kejadian dugaan pelanggaran pada Pilkada.

Salah satunya yang ia sebutkan adalah tangkap tangan dugaan politik uang.

Namun, ia tak menjelaskan banyak terkait hal tersebut dan memilih menyampaikan setelah proses klarifikasi dan pemeriksaan dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com