Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada 2020, PAN: Zulkifli Hasan Pantau Pencoblosan di DPP dan Target Menang 60 Persen

Kompas.com - 09/12/2020, 08:24 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan akan ikut memantau pemungutan suara Pilkada 2020 di Kantor DPP PAN, Jakarta.

"Ketum pak Zul dan kita akan berada di Kantor DPP PAN, kita sudah membentuk posko pengamatan dan pemantauan Pilkada. Jadi kita akan melakukan komunikasi dengan teman-teman di berbagai daerah baik itu provinsi dan kabupaten/kota untuk mengetahui proses pemilihan yang ada di masing-masing tempat pemilihan," kata Eddy saat dihubungi, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: Jusuf Kalla Akui Dukung Anies: Kalau Ahok Menang Pilkada DKI, Efeknya Bisa ke Jokowi

Eddy juga mengatakan, pihaknya akan memantau proses hitung cepat Pilkada 2020 di daerah-daerah tertentu, terutama daerah yang ada kader PAN maju sebagai calon kepala daerah.

"Kita akan memantau proses dari quick count untuk mengetahui daerah-daerah tertentu, khususnya ada kader-kader PAN maju total ada 56 kader PAN bagaimana kinerja dan prestasi dari kader PAN," ujar dia. 

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, pihaknya menargetkan 60 persen kemenangan dari pasangan calon yang diusung PAN dan partai-partai koalisi.

"Target 60 persen dari paslon yang diusung PAN dan koalisi. Beberapa target menang di Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, Papua Barat, Riau, Sumbar, Kepri, Bengkulu, dan Lampung," kata Viva saat dihubungi, Rabu (9/12/2020).

Baca juga: Pilkada 2020, Ganjar Bakal Mencoblos di TPS 02 Gajahmungkur Semarang

Pemungutan suara Pilkada 2020 akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember hari ini.

Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com