Menurut Jusuf Kalla, Dukungan Rizieq Shihab Bukan Penentu Hasil Pilpres 2024

Kompas.com - 08/12/2020, 22:37 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meresmikan program Rumah Pemilu di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (2/8/2018). Harian Kompas, Kompas.com, dan Kompas TV meluncurkan program Rumah Pemilu menjelang dimulainya masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGWakil Presiden Jusuf Kalla saat meresmikan program Rumah Pemilu di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (2/8/2018). Harian Kompas, Kompas.com, dan Kompas TV meluncurkan program Rumah Pemilu menjelang dimulainya masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019.


JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai dukungan yang nantinya diberikan Pimpinan Front Pembela Islam ( FPI) Rizieq Shihab bukan menjadi penentu kemenangan seorang capres di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Kalla dalam wawancara eksklusif bersama Pemimpin Redaksi Berita Satu Claudius Boekan di kanal YouTube Berita Satu, Jumat (4/12/2020).

“Saya kira orang Indonesia yang 270 juta yang memilih kira-kira 190 juta. Berapa banyak sih yang bisa dipengaruhi Habib Rizieq? Tidak banyak. Dia militan iya. Tapi ada silent majority. Lebih banyak silent majority yang menentukan, bukan gemuruhnya massa di jalan,” kata Kalla.

Ia pun menilai pengaruh Rizieq terhadap publik saat ini bersifat sementara. Sebabnya, belum tentu kharisma Rizieq tetap bertahan hingga 2024.

Baca juga: Jusuf Kalla: Karena Sudah Didukung, Salah Kalau Anies Tak Kunjungi Rizieq Shihab

Kalla bilang, banyak faktor yang akan memengaruhi jalannya roda politik hingga tahun 2024. Ada banyak hal pula yang akan terjadi hingga 2024 dan itu bisa saja mengubah konfigurasi politik sekarang.

Lagi pula, kata Kalla, banyak hal yang menentukan seseorang bisa menang di Pilpres 2024. Hal itu dimulai dari partai politik yang mendukung. Kalla menilai percuma bila seorang tokoh memiliki dukungan massa yang besar tetapi tak dicalonkan oleh partai politik.

Pasalnya, syarat seseorang bisa menjadi calon presiden ialah dicalonkan oleh partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Soal dukungan massa nantilah terakhir itu. Walaupun ada orang yang didukung (massa banyak) tapi partainya enggak ada mau apa. Kondisi sekarang berbeda dengan apa yang kita lihat nanti. Hari ini dengan 2024 ya (situasi politiknya) berbeda,” tutur mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X